PEKANBARU – Wakil Ketua DRPD Riau, Hardianto, meminta kegagalan pembangunan dari Millenium Challenge Corporation (MCC) di Pekanbaru dijadikan pelajaran bagi para pemangku kebijakan di Riau.

Dikatakan Hardianto, dalam membangun suatu daerah, diperlukan kebersamaan, mulai dari tingkatan paling bawah hingga ke atas. Dan semua harus memiliki kesamaan persepsi.

Apalagi Pekanbaru saat ini dipimpin oleh seorang Pj, ketidaksinkronan antara Pemprov dan Pemko dikhawatirkan Hardianto akan mengganggu proses pembangunan. Jika itu terjadi, maka masyarakat akan menjadi korban.

"Konsekuensi seorang pejabat publik tak hanya membaktikan diri ke masyarakat, tapi juga harus bisa menurunkan ego, bahkan kalau bisa mengalah ketika bicara kepentingan masyarakat banyak. Jangan bicara membaktikan diri, ketika kondisi tertentu, tidak bisa mengalah," katanya, Selasa (31/5/2022).

Mestinya, sambung Politisi Gerindra ini, apa yang diusulkan Pemko harus diakomodir, diteruskan bahkan diperjuangkan oleh Pemprov hingga ke pusat. Jangan sampai terjadi perbedaan pandangan.

"Ketika Pemko menginginkan MCC membangun di Jalan Lingkar dan Jembatan Siak V, Pemprov malah maunya berbeda. Dana MCC itu kan dari luar sumbernya, kita tak bisa intervensi. Makanya, jangan sampai di level pemerintah terjadi perbedaan pandangan dan keinginan. Harusnya clear dari awal," ujarnya.

Padahal pembangunan di Jalan Lingkar dan Jembatan Siak V, menurut dia, merupakan hal yang sangat penting untuk masyarakat Pekanbaru. Karena bisa menghubungkan pusat kota dengan daerah yang selama ini terisolasi.

"Itu juga berimbas pada pemerataan pembangunan ke daerah pinggiran, sekaligus mengurai kemacetan dan arus lalu lintas di Pekanbaru. Dan dampaknya ke Riau juga karena Pekanbaru adalah ibukota provinsi," terangnya.

Meski rumor yang beredar menyebutkan hibah pembangunannya gagal di Pekanbaru, Hardianto masih berharap agar pembangunan tetap bisa terlaksana di Riau, dan kegagalan di Pekanbaru harus menjadi acuan.

Sebab, dalam kondisi real hari ini, jelasnya, kemampuan fiskal di Pemprov dan Pemko maupun Pemkab mengalami terjun bebas, dimana APBD terus menurun. Ini membuat kemampuan membangun Riau sangat terbatas.

"Sehingga untuk membangun infrastruktur yang prestisius. APBD tak cukup sehingga sangat dibutuhkan dana dari luar, terutama APBN dan dana luar negeri yang tak mengikat," ulasnya.

Kegagalan di Pekanbaru sangat disayangkan oleh Hardianto, sebab penyebabnya hanya ketidaksinkronan antara Pemko dan Pemprov. Ini mestinya menjadi ajang introspeksi diri.

"Saya sangat menyayangkan, memang saya tak bisa bicara banyak, karena DPRD Riau tak dilibatkan dalam hal ini. Dan yang lebih menyayangkan, ada yang merasa benar kemudian menyalahkan pihak lain," tuturnya.***