BENGKALIS, GORIAU.COM - Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berlangsung alot. Hingga Senin (4/2/2013) siang tadi, pembahasan masih dilakukan antara Badan Anggaran DPRD Bengkalis dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPB). Sampai berita ini diturunkan tidak diperoleh kepastian kapan APBD akan disahkan.

''Masih banyak SKPD yang belum menyelesaikan pembahasan. Saat ini pembahasan anggaran antara Banggar DPRD dengan pihak eksekutif, baik dengan TAPD maupun dengan SKPD masih berlangsung,'' ujar Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah ketika ditemui, Senin (4/2)/2013.

“Belum tahu lagi kapan RAPBD disahkan. Hari ini rencananya kita akan menggelar rapat Badan Musyawarah DPRD. Soal kapan waktu pastinya kita belum dapat memastikan karena masih ada sejumlah SKPD yang belum dibahas,” ujar Jamal.

Disampaikan politisi PKS ini, hearing Banggar dengan sejumlah SKPD yang belum selesai diantaranya adalah Dinas Kesehatan, RSUD Bengkalis, Badan Lingkungan Hidup, Camat dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Di sisi lain masih terdapat kesalahan rancangan kegiatan anggaran (RKA) di beberapa SKPD seperti Dinas Tata Ruang dan Pemukiman yang notabene adalah SKPD baru dibentuk tahun ini.

“Kawan-kawan menilai ada kesalahan RKA di beberapa SKPD sehingga kita meminta perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Mudah-mudahan dalam minggu ini pembahasan bisa tuntas sehingga RAPBD dapat disahkan,” ujar Jamal.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bengkalis, Jondi Indra Bustian ketika dikonfirmasi soal pembahasan serta schedulle pengesahan RAPBD juga belum dapat memastikannya. Diakuinya hingga saat ini pembahasan masih terus berlangsung antara TAPD dan SKPD dengan Banggar DPRD.

“Hingga sekarang pembahasan masih terus berlangsung. Kita sendiri belum tahu kapan pengesahan RAPBD ini dilaksanakan, namun tentunya kita berharap dalam waktu dekat pembahasan sudah selesai sehingga RAPBD bisa disahkan,” ujar Jondi.

Ketika ditanya soal adanya informasi pihak TAPD akan langsung membawa RAPBD ke Gubernur Riau untuk diverifikasi tanpa melalui proses pengesahan terlebih dahulu oleh DPRD, menurut Jondi belum sejauh itu. Ia mengakui pembahasan RAPBD tahun ini telah terjadi keterlambatan dari jadwal yang sudah ditetapkan Mendagri.

“Soal waktu jelas kita sudah terlambat. Tapi soal RAPBD langsung diserahkan ke Gubernur untuk diverifikasi, belum sejauh itulah,” tutup Jondi. (jfk)