PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau, Syafaruddin Poti, mengungkapkan saat ini pihaknya tengah berupaya menyeimbangkan antara belanja rutin di pemerintahan dengan belanja pembangunan.

Disampaikan Poti, selama ini, uang rakyat yang ada di APBD cenderung banyak dihabiskan untuk belanja rutin seperti gaji pegawai dan pembelian barang-barang untuk operasional kantor.

"Sekarang ini belanja pembangunan itu cuma 35 persen, 65 persen itu belanja pegawai, operasional dan lainnya, kita berharap itu bisa diseimbangkan lagi, minimal 45 persen untuk belanja di masyarakat," kata Politisi PDIP ini, Jumat (19/11/2021).

Jika belanja pembangunan diberi porsi lebih besar, menurut Poti, ekonomi masyarakat akan lebih terbantu karena ada 'multiplier effect' yang tercipta di masyarakat.

Disamping itu, DPRD Riau juga mengawasi peningkatan pendapatan di sektor Minyak dan Gas (Migas), apalagi Blok Rokan baru saja beralih dari Chevron kepada Pertamina Hulu Rokan.

"Kemarin kita pertanyakan juga, bagaimana potensi pendapatan di Riau Petroleum yang mengelola Participating Interesting (PI), dari PHR katanya bisa dapat Rp 225 Milyar. Yang belum ada catatan itu, Blok Kampar, Blok Siak, itu masih kita tunggu," terangnya.

"Sektor retribusi dan pajak juga perlu diperkuat, harus dicari mana titik lemahnya. Harus ada punishment, dan ada reward," tutupnya.

Sebagai informasi, saat ini DPRD Riau melalui Badan Anggaran (Banggar) dan Pemprov Riau melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang merampungkan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) untuk APBD Riau 2022. ***