PEKANBARU – Di tengah riuh kendaraan dan suara klakson yang bersahut-sahutan di perempatan Jalan Tuanku Tambusai, seorang anak kecil mengetuk kaca mobil. Wajahnya tak menampakkan iba, melainkan semacam pesan diam: "Beginilah kota ini membesarkan ku."

Realitas ini mencerminkan wajah lain Pekanbaru kota yang belum lama ini kehilangan predikat "Kota Layak Anak". Di balik slogan-slogan kemajuan dan pembangunan, anak-anak justru dipaksa tumbuh di jalanan, menjajakan simpati dan bertahan hidup dari peluh dan debu kota. Ironi yang menampar nurani.

Menurut Dr. Andree Armilis, Sosiolog Riau yang juga dosen psikologi UIR, fenomena ini bukan terjadi secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari tanah pembiaran, dari sistem yang lebih sibuk menata kota secara fisik, namun abai terhadap jiwa-jiwa kecil yang tumbuh di dalamnya, ujarnya kepada GoRiau.com, Selasa 17 Juni 2025.

Anak-anak kini belajar bukan dari guru, melainkan dari kerasnya aspal kota. Trotoar yang semestinya menjadi ruang aman, berubah menjadi panggung pengabaian. Mereka tak sedang menadahkan tangan, tapi memperlihatkan bagaimana kota ini gagal menjadi ibu.

Razia demi razia telah dilakukan, namun seperti menyapu lantai di rumah yang atapnya bocor. Anak-anak jalanan terus bermunculan, berpindah dari satu sudut ke sudut lain, seperti di Panam yang kini jadi 'zona baru' mereka. Ini alarm bagi kita semua bahwa kota ini sedang kehilangan arah terang Andree.

Di atas kertas, Pekanbaru memiliki berbagai institusi: Dinas Sosial, Satpol PP, dan program pemberdayaan. Namun, keberadaan mereka seolah tak menyentuh akar persoalan.

Mengapa masih ada anak tidur di kolong jembatan? Mengapa masih ada bayi yang digendong untuk mengemis? Jawabannya sederhana tapi pahit—karena negara lebih sibuk menertibkan, bukan memanusiakan kritik Andree.

Lebih lanjut ia menekankan, bahwa kota ini tampak lebih ramah pada investor ketimbang kepada warganya yang miskin. "Jika kota ini benar-benar ingin disebut layak anak, maka prioritasnya harus bergeser: dari membangun taman ke membangun sistem sosial yang adil," tambahnya.

Sosiolog Universitas Islam Riau ini menegaskan bahwa solusi tidak cukup dengan larangan memberi uang di jalan atau operasi penertiban. Shelter harus jadi tempat belajar dan pemulihan, bukan tempat penitipan sementara. Pendidikan dan rehabilitasi mesti jadi pilar utama.

Negara harus hadir, tidak hanya dengan aturan, tapi dengan harapan. Jangan jadikan status ‘Kota Layak Anak’ sebagai tameng, sementara kenyataannya anak-anak justru tumbuh dalam luka yang dibiarkan pungkas Andree.

Jika Pekanbaru ingin menyandang kembali predikat layak anak, mulailah dari hal yang paling mendasar: pastikan tidak ada satu pun anak yang harus menjadikan jalanan sebagai rumah. Karena dari sanalah, luka masa depan dimulai. ***