BENGKALIS, GORIAU.COM - Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Bagian Hukum Setdakab menggelar kegiatan Penataran Hukum Tata Usaha Negara, Selasa (4/12/2012). Kegiatan dibuka Bupati Bengkalis yang diwakili Asisten Tata Praja Setdakab Bengkalis, H Burhanuddin.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Tata Praja, Bupati mengatakan, kegiatan penataran hukum peradilan Tata Usaha Negara mempunyai arti penting dan startegis. Bukan saja dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melainkan juga untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi pemerintahan serta tugas-tugas pelayanan lainnya kepada masyarakat.

“Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi lebih terang dan jelas dalam menjalankan tugas-tugas guna melindungi warga negara dalam mengatur hubungan antara badan/pejabat tata usaha negara (TUN) dengan masyarakat,” ujar Burhanuddin.

Mengingat makin kritisnya pola berpikir masyarakat saat ini, sehingga apabila merasa kepentingannya terabaikan atau terganggu akibat keputusan pemerintah, maka mereka segera mengadakan perlawanan baik melalui upaya administrasi dan melaporkan maupun mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara. Sepantasnya aparatur pemerintah perlu dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman tentang peradilan tata usaha negara. Hal ini sebagai upaya untuk meminimalisir munculnya gugatan.

“Saya minta agar setiap pengambilan keputusan tata usaha negara harus memperhatikan segala aspek, terutama yang kemungkinan mempunyai akibat hukum. Sebab tidak jarang dalam pengambilan keputusan, seorang pejabat tidak berdasarkan data-data akurat, sehingga hal ini dapat menjadi celah kelemahan setiap kebijaksanaan maupun keputusan yang telah dibuat,” ujarnya.

Bupati juga menekankan kepada para pejabat dan PNS di lingkungan Pemkab Bengkalis memiliki pengetahuan dan kesadaran tetang hukum, terutama pengetahuan dalam beracara di pengadilan tata usaha negara.

“Mudah-mudahan penataran ini akan membawa hasil maksimal dan ikuti dengan sungguh-sungguh sehingga dapat diterapkan dalam menjalankan tugas sehari-hari,'' ujarnya. (jfk)