SIAK - Lonjakan harga ayam ras yang terjadi sejak pekan pertama Agustus 2026 mulai mencekik para pedagang rumah makan dan masyarakat di Kabupaten Siak. Merespons keluhan warga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak langsung bergerak menelusuri rantai pasok dari hulu hingga hilir guna mencari akar permasalahan dan menstabilkan harga di pasaran.

Bupati Siak, Afni mengungkapkan bahwa fenomena ini erat kaitannya dengan ketimpangan antara jumlah pasokan dan tingginya permintaan. Saat ini, produksi ayam dari peternak lokal di Siak hanya berada di angka 370 ton, sementara kebutuhan riil pasar jauh melampaui itu, yakni mencapai 630 ton.

"Sekitar 370 ton produksi peternak di Siak itu tidak bisa dilepas seluruhnya ke pasar. Karena kebutuhan kita mencapai 630 ton, maka pasti akan terjadi inflasi," urainya saat memimpin rapat koordinasi inflasi di Zamrud Room, Kamis (20/8/2026).

Distribusi Dikuasai Penyuplai

Berdasarkan hasil penelusuran awal, sebagian besar hasil panen peternak lokal ternyata sudah dipesan atau diplot oleh perusahaan penyuplai besar. Kondisi ini menyebabkan pasokan ayam tidak bisa langsung didistribusikan ke lapak-lapak pedagang di pasar tradisional.

Melihat situasi tersebut, Afni meminta seluruh jajarannya untuk serius membedah jalur distribusi komoditas ini. "Masyarakat sudah teriak, terutama pedagang-pedagang rumah makan. Kami meminta keseriusan seluruh pihak untuk mencari tahu dimana persoalan rantai pasok ini," tegasnya.

Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Siak segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, pihak perusahaan, dan para penyalur. Tujuannya agar sebagian stok ayam yang dikuasai penyuplai dapat segera dilepas ke pasar demi menekan harga jual.

Bantah Efek Program Makan Bergizi

Di tengah keresahan masyarakat, muncul spekulasi yang menyebutkan bahwa lonjakan harga dipicu oleh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, Afni dengan cepat menepis anggapan tersebut. Berdasarkan data kalkulasi Pemkab, kebutuhan daging ayam untuk program nasional tersebut tergolong sangat kecil dibandingkan total kebutuhan harian kabupaten.

"Menurut saya, bukan karena faktor MBG. Faktor MBG ini hanya sekitar 17 ton ketika ada menu ayam," jelasnya menepis isu yang beredar.

Dorong Kemandirian Pangan

Secara makro, Kabupaten Siak sebenarnya belum tercatat mengalami inflasi dalam rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, bahkan sempat mencatatkan deflasi pada bulan sebelumnya. Meski begitu, pemerintah daerah menolak lengah dan tetap mengawal ketat pergerakan harga kebutuhan pokok warga.

Untuk merumuskan solusi jangka panjang, dinas terkait telah diinstruksikan untuk menyusun laporan komprehensif terkait angka produksi, alur distribusi, hingga pemetaan kebutuhan ayam ras. Data valid ini nantinya akan disinkronisasikan dengan pemerintah provinsi dan diteruskan ke Kementerian Pertanian.

"Kemandirian pangan di kabupaten ini sudah kami minta agar seluruh dinas terkait menseriusi ini," tutupnya memberikan instruksi kepada jajaran birokrasi Siak. ***