JAKARTA - Upaya menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Riau terus diperkuat. Salah satu langkah terbarunya adalah penandatanganan kesepakatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) antara pemerintah daerah dan pusat.

Agenda penting ini dihadiri oleh Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto dan Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas di Jakarta Selatan, Jumat (19/6/2026). Turut hadir mendampingi gubernur, Kepala Bapenda Provinsi Riau, Ninno Wastikasari.

Lindungi Hak Konsumen

Perjanjian ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk melindungi hak masyarakat yang berhak menerima Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).

Pemerintah daerah tidak ingin lagi melihat adanya praktik penyalahgunaan yang merugikan rakyat kecil. Pengawasan ketat akan dilakukan secara berkala guna memastikan manfaat subsidi benar-benar sampai ke tangan yang tepat.

Energi Sebagai Motor Ekonomi

Kepastian ketersediaan energi dinilai sangat krusial bagi kelancaran aktivitas ekonomi di tingkat daerah. Ketika distribusi BBM subsidi transparan dan bebas dari hambatan, iklim usaha akan tumbuh lebih sehat.

"Dengan pengawasan yang semakin optimal, kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, aktivitas ekonomi dapat berjalan lancar, serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau semakin meningkat," papar Ninno Wastikasari. ***