PEKANBARU - Seluruh fraksi di DPRD Kota Pekanbaru memberikan pandangan umum terhadap 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru beberapa waktu lalu pada rapat Pripurna ke 7 masa sidang I.

6 Ranperda tersebut adalah Ranperda tentang retribusi air limbah, kedua, Ranperda tentang perubahan ke empat atas peraturan daerah kota pekanbaru nomor 2 tahun 2015 tentang penyertaan modal daerah dan penambahan penyertaan modal kepala badan usaha milik daerah dan badan hukum lainnya.

Ketiga, Ranperda tentang perlindungan perempuan dan anak, keempat, Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah kota pekanbaru nomor 4 tahun 2010 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Kelima, Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah kota pekanbaru nomor 11 tahun 2012 tentang pajak air tanah dan terakhir, dan yang terakhir Ranperda tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Juru bicara fraksi PAN, Indra Sukma menyoroti perubahan Ranperda peraturan daerah kota pekanbaru nomor 2 tahun 2015 tentang penyertaan modal daerah dan penambahan penyertaan modal kepala badan usaha milik daerah dan badan hukum lainnya, Indra Sukma meminta agar pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja BUMD. 

"Perlu ada evaluasi terhadap kinerja BUMD kita, berapa besaran penyertaan modal yang didapat dan bagaimana kontribusi untuk PAD Pekanbaru sendiri," katanya, Selasa (12/10/2021).

Fraksi PDI perjuangan juga berkesempatan memberikan padangan umum tentang 6 Ranperda yang diajukan oleh Pemko yang pertama Jubir PDI-P Heri Kawi mengkritisi Ranperda retribusi air limbah, yang mana selama tiga tahun proyek ini berjalan tidak kunjung selesai.

Sama halnya dengan fraksi PAN, Fraksi Hanura-Nasdem juga menyoroti perubahan keempat atas peraturan daerah kota pekanbaru nomor 2 tahun 2015 tentang penyertaan modal daerah dan penambahan penyertaan modal kepala badan usaha milik daerah dan badan hukum lainnya.

Dimana menurut pandangan Fraksi Hanura Nasdem, pernyertaan modal daerah pada BUMD dan badan hukum lainnya, salah satunya PDAM Tirta Siak yang mana dalam hal penyelenggaraan selama ini belum berjalan maksimal dan masaih banyak dikeluhkan oleh masyarakat. 

"Penyelenggaraan selama ini kita nilai tidak maksimal, apa penyebabnya ini perlu dijelaskan. Kemudian beberapa tahun ini berapa bersaran pernyertaan modal daerah untuk perusahaan tersebut," ungkap juri bicara fraksi Hanura-Nasdem, Zulfahmi. 

Ditemui seusai rapat paripurna, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Ginda Burnama mengatakan 6 Ranperda yang diajukan oleh Pemko Pekanbaru berpotensi dapat menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.

"Ada beberapa Ranperda yang kita nilai bisa membantu menaikkan PAD yakni perda air limbah dan beberapa perda lainnya, harapan kita 6 Ranperda ini memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dan pemerintah kota Pekanbaru," katanya.

Dengan waktu yang hanya tinggal 2 bulan lagi, Ginda optimis bahwa 6 Ranperda ini bisa diselesaikan oleh DPRD Kota Pekanbaru. Sehingga diawal tahun 2021 ini Ranperda tersebut bisa digunakan.

"Kita tetap optimisi 6 Ranperda ini rampung, setidaknya setengah dari Ranperda yang dibahas bisa kita tetap upayakan selesai ditahun ini," ujarnya. ***