JAKARTA – Ketegangan terbuka terjadi di jajaran kabinet setelah Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, melontarkan sindiran tajam kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Perselisihan ini dipicu oleh silang pendapat mengenai sumber dana dan realisasi pembangunan kapal ikan di dalam negeri.

Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Sakti Wahyu Trenggono secara blak-blakan meminta Menteri Keuangan untuk lebih teliti memahami asal-usul anggaran. Ia menegaskan bahwa pendanaan tersebut bukan berasal dari APBN murni, melainkan pinjaman luar negeri dari Pemerintah Inggris.

“Yth Menteri Keuangan, supaya anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK,” tulis Sakti Wahyu Trenggono, Rabu (11/2/2026).

Sakti Wahyu Trenggono juga menyindir Purbaya Yudhi Sadewa agar melakukan kroscek data kepada jajarannya di Kementerian Keuangan sebelum berkomentar ke publik mengenai pengucuran dana kapal.

“Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah anda, benar enggak itu uang kapal sudah dikucurkan?” tambahnya dalam unggahan yang menyertakan foto Menteri Keuangan tersebut.

Perselisihan ini merespons pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa pada diskusi Kadin Indonesia, Selasa (10/2/2026). Saat itu, Purbaya Yudhi Sadewa mengeluhkan rendahnya penyerapan anggaran untuk industri galangan kapal nasional. Ia merasa anggaran sudah disiapkan, namun industri domestik belum merasakan dampaknya.

“Ke depan, kalau masih mau industri kita maju, demand domestik harus diamankan. Uangnya itu saya anggarin kok. Saya perlu uang keluar cepat awal tahun supaya ekonomi tumbuh makin cepat,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengklaim telah mengantongi dukungan dari Inggris untuk membangun 1.500 kapal ikan. Kesepakatan ini tercapai setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, di London pada Selasa (20/1/2026).

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian Keuangan belum memberikan tanggapan resmi atas sindiran terbuka dari Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut. Adu argumen di media sosial ini memperlihatkan adanya sumbatan komunikasi antar-lembaga dalam mengeksekusi program strategis presiden di sektor maritim.***