SELATPANJANG – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, Kamis (31/3/2022) di Aula Afifa Futsal Selatpanjang.

Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil mengungkapkan bahwa musrenbang ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun demi memenuhi amanah Permendagri nomor 86 Tahun 2017.

"Berdasarkan Permendagri tersebut, musrembang adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan atau stakeholder dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah, sehingga kegiatan ini merupakan suatu langkah yang mesti dilakukan dan sangat penting dalam menjaring penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang lebih baik dan lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat," ungkap Adil saat membuka kegiatan Musrenbang.

Dijelaskan Adil, sesuai arah kebijakan tahunan RPJMD, rancangan tema RKPD untuk tahun 2023 yaitu peningkatan pembangunan infrastruktur, kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan kualitas pelayanan pubik dengan dukungan good goverment. Peningkatan pemulihan ekonomi menjadi prioritas untuk tahun 2023 dalam rangka menjawab lemahnya kondisi perekonomian masyarakat saat ini yang terdampak Covid-19. Hal ini ditandai dengan meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti meningkat dari 25,28% pada tahun 2020 menjadi 25,68% pada tahun 2021. Untuk menangani kondisi tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti akan melaksanakan program-program yang disarankan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.

"Nantinya, disertai dengan program pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas usaha dan pelaku usaha serta stimulus modal dengan beban bunga yang ditanggung pemerintah daerah," jelas Adil.

Kemudian, lanjut Adil, hal itu perlu terus dilakukan untuk meningkatkan pemulihan ekonomi, kualitas ekonomi ketersediaan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha bagi masyarakat. Selain itu juga dengan melaksanakan program-program yang disarankan untuk menekan angka pengangguran melalui pembinaan, pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja.

"Prioritas selanjutnya yang harus kita kawal bersama adalah peningkatan pembangunan infrastruktur yang juga beririsan dengan upaya penanganan kemiskinan, terutama infrastruktur yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti penyediaan rumah layak huni, sanitasi, air minum, dan listrik," ujarnya.

Selanjutnya, terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat ini harus dipastikan menyasar kepada warga masyarakat yang benar-benar miskin dan tidak mampu, agar target kinerja menekan angka kemiskinan dan meningkatkan pembangun infrastruktur dapat dicapai secara terukur. Pembangunan infrastruktur lainnya yang juga perlu ditingkatkan yaitu infrastruktur jalan dan jembatan, pelabuhan penghubung antar pulau, irigasi, pengaman pantai dan infrastruktur lainnya yang berkorelasi dengan peningkatan perekonomian masyarakat.

"Kualitas pendidikan dan peningkatan kesehatan merupakan tema yang juga harus tetap kita prioritaskan pada tahun 2023," kata Adil. Hal ini dilakukan melalui upaya meningkatkan aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan dengan menyediakan fasilitas yang memadai, meningkatkan kompetensi dan pemerataan SDM pendidikan dan kesehatan, serta menyediakan bantuan pendidikan dan jaminan kesehatan. "Upaya-upaya ini sudah kita lakukan pada tahun anggaran 2022 ini," tegas Adil.

Kemudian, di bidang pendidikan yaitu dengan menyediakan bantuan pendidikan S1, S2 dan S3, pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan serta peningkatan sarana dan prasarana sekolah, kesehatan dengan menyediakan layanan berobat cukup menggunakan KTP. Semua itu perlu dilakukan agar capaian indeks pembangunan manusia (lPM) Kabupaten Kepulauan Meranti yang hari ini terendah di Provinsi Riau dapat ditingkatkan.

"Tiga tema tersebut akan semakinsempurna dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan dukungan good government. Dengan tema RKPD tahun 2023 'peningkatan pemulihan ekonomi, kualitas pembangunan infrastruktur, kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan kualitas pelayanan publik dengan dukungan good government' diharapkan dapat mewujudkan Kabupaten Kepulauan Meranti maju, cerdas dan bermartabat," ucapnya.

Untuk itu, Adil meminta kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya Bappeda Litbang selaku leading sektor perencanaan agar dijadikan kerangka dan pedoman dalam menyusun rumusan kebijakan RKPD dan rencana kerja (renja) perangkat daerah Tahun 2023, serta selalu mengacu pada 7 program strategis kepala daerah.

Turut hadir dalam kegiatan musrenbang tersebut, Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Ardiansyah, Wakil Bupati AKBP (Purn) H Asmar, Sekda Bambang Suprianto, Kepala Bappeda, M Sakinul Wadi, Wakapolres Kompol Robert Arizal, Danramil 02/Tebingtinggi, Mayor Inf Suratno, Danposal Selatpanjang, Letda Laut (S) Jery Hendra, dan seluruh kepala OPD dilingkungan Pemkab Meranti, serta sejumlah pihak lainnya.***