PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau terus mempercepat langkah integrasi atau proses nesting proyek karbon berbasis yurisdiksi. Potensi kawasan hutan dan lahan gambut yang sangat luas menempatkan daerah ini sebagai kandidat kuat percontohan nasional dalam pengembangan ekonomi karbon yang saat ini didorong oleh Pemerintah Indonesia.

Kepala Bappeda Provinsi Riau, Purnama mengatakan percepatan integrasi ini mencakup tiga proyek karbon yang perlu segera masuk dalam skema Green for Riau bersama Kementerian Kehutanan. Wilayah ini dinilai sangat memenuhi kriteria teknis untuk pengembangan ekosistem berbasis yurisdiksi.

"Proses ini telah kami sampaikan kepada Kementerian Kehutanan dan diminta agar dipercepat," ujar Purnama dalam rapat konfirmasi integrasi program penurunan emisi di Kantor Gubernur Riau, Selasa (19/5/2026).

Pemerintah Provinsi Riau kini juga sedang merampungkan penyusunan dokumen arsitektur reliabilitas guna memperkuat landasan sistem ekonomi karbon di wilayahnya. Langkah administratif ini terus dikomunikasikan secara tertulis agar segera mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat.

Sementara itu, Sekda Riau, Syahrial Abdi menambahkan kesiapan dokumen dari tingkat daerah terus digesa agar seluruh tahapan berjalan sesuai tenggat waktu yang diharapkan.

"Kami telah menyiapkan surat pernyataan dan berharap respons dari para pihak dapat diterima dalam waktu satu minggu ke depan," tegasnya. ***