JAKARTA, GORIAU.COM - Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra), Poempida Hidayatulloh, meminta pemerintah, khususnya para menteri tak berkomentar aneh-aneh menanggapi pelemahan rupiah. Karena beberapa menteri mengeluarkan pernyataan yang membuat banyak orang geleng-geleng, bahwa pelemahan adalah 'berkah'. Ia minta para pejabat menyetop pernyataan yang hanya membuat rakyat bingung.

"Ada suatu fenomena yang aneh saat seorang menteri mengatakan bahwa naiknya nilai dollar Amerika membawa berkah bagi desa dan daerah tertinggal," kata Poempida di Jakarta, Minggu 22 Maret 2015.

Alasan si menteri tersebut, kata Poempida, produk kerajinan daerah tertinggal tercipta dari kreativitas lokal. Sehingga ada muatan corak budaya atau citarasa khas daerah yang membuatnya makin unik, menarik di mata konsumen mancanegara. Politisi Partai Golkar itu pun merasa aneh dengan pernyataan menteri tersebut. Sayang Poempida enggan menyebutkan siapa menteri tersebut.

''Naiknya nilai dolar itu adalah bencana ekonomi bagi Indonesia,'' cetus menantu mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris tersebut.

Poempida meminta, kenyataan rupiah melemah, itu harus disadari oleh Pemerintah. Tapi ini justru diproduksi pernyataan yang kontraproduktif. Apalagi yang bicara adalah seorang menteri, wakil suara pemerintah. Pembantu presiden, yang pastinya juga merepresentasikan kepala negara. Poempida pun mengaku hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar pernyataan tersebut.

"Produk kreatif dari mana pun juga di Indonesia mendadak menjadi sangat murah di mata negara lain, jika nilai tukar rupiah melemah. Bisa saja ini akan mengangkat ekspor, tapi sang Menteri tidak berani membahas secara rinci berapa potensi ekspor yang bisa diterjadi,'' katanya.

Yang jelas, kata Poempida, turunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar, akan menyebabkan mahalnya berbagai teknologi, yang jelas-jelas akan menghambat akselerasi pembangunan nasional. Basis-basis biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan lainnya pun akan menjadi mahal. Mulai dari pendidikan sampai kesehatan akan terpengaruh. Apalagi isu mengenai daya beli masyarakat. Jelas pasti terpengaruh juga.

''Jadi apa sebenarnya berkahnya untuk masyarakat desa? Pemerintah sebaiknya tidak perlu berkomentar memberikan informasi yang berusaha menenangkan tetapi bias secara akurasi. Bekerja sajalah untuk kemudian menghasilkan dan mencapai target yang diinginkan,'' ujar salah seorang Ketua DPP Partai Golkar tersebut. (gus)