JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang mengaku akan membongkar praktik korupsi di kalangan pejabat tinggi negara. Prasetyo meminta agar tuduhan tersebut disampaikan kepada penegak hukum dengan didukung fakta dan bukti yang jelas.

“Kalau memang ada, ya silakan disampaikan ke aparat penegak hukum. Semua harus berdasarkan fakta hukum. Jangan hanya sekadar klaim,” ujar Prasetyo usai menghadiri acara Perayaan Puncak Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (29/12/2024) malam.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menutupi pelanggaran hukum apa pun jika memang terbukti. “Ruang untuk penegakan hukum selalu terbuka. Namun, tuduhan seperti ini harus disampaikan secara bertanggung jawab, bukan asal lempar isu,” tambahnya.

Sebelumnya, kabar mengenai rencana Hasto membongkar dugaan korupsi pejabat tinggi negara disampaikan oleh Juru Bicara DPP PDI Perjuangan, Guntur Romli, melalui unggahan di akun Instagram @gunromli, Kamis (26/12). Dalam unggahannya, Guntur mengungkapkan bahwa Hasto telah menyiapkan serangkaian video berisi bukti dugaan keterlibatan sejumlah pejabat tinggi dalam kasus korupsi.

“Video-video ini jika dirilis akan menggemparkan publik, bahkan bisa mengubah peta pemberantasan korupsi. Nama-nama yang disebut serta bukti-bukti yang ditampilkan sungguh mencengangkan,” ungkap Guntur dalam video tersebut.

Prasetyo mengingatkan bahwa setiap tuduhan korupsi harus diproses sesuai aturan hukum. Ia meminta agar semua pihak tidak menggunakan isu korupsi sebagai alat politik tanpa landasan yang dapat diuji secara hukum. "Jika tidak ada dasar hukum, itu hanya akan menimbulkan kegaduhan tanpa solusi," tegasnya.

Kabar rencana pembongkaran dugaan korupsi ini menarik perhatian publik, terlebih karena Hasto disebut akan menyebut nama-nama besar yang terlibat. Namun, Prasetyo menekankan pentingnya menjaga profesionalisme dalam penanganan isu-isu sensitif seperti ini.

“Pemerintah mendukung penuh pemberantasan korupsi, tetapi kita harus berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Jangan ada narasi yang menyesatkan publik tanpa fakta yang jelas,” pungkas Prasetyo.

Publik kini menanti langkah selanjutnya dari Hasto Kristiyanto, apakah video-video tersebut akan dirilis dan bagaimana dampaknya terhadap dinamika politik dan pemberantasan korupsi di Indonesia. ***