JAKARTA - Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Firli Bahuri, menegaskan pentingnya sinergitas KPK-Kemendagri-BPKP untuk penguatan tata kelola pemerintah daerah yang baik.

Hal tersebut disampaikan Firli dalam peluncuran Monitoring Centre for Prevention atau MCP secara virtual, Selasa (31/8/2021).

"Harapannya dengan pengelolaan MCP bersama-sama akan memastikan perbaikan tata kelola berlangsung secara kontinyu, masif dan terukur," kata Firli dalam siaran pers bersama Kemendagri-KPK-BPKP yang dikutip GoRiau.com.

KPK, kata Firli, mengkoordinasikan dengan menyelaraskan kewenangan yang dimiliki Kemendagri dan melibatkan seluruh perwakilan BPKP di daerah untuk melakukan monitoring, pendampingan dan pengawasan atas implementasi 8 area perbaikan tata kelola Pemda yang terangkum dalam MCP.

Adapun kedelapan area tersebut adalah; Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa.

"KPK telah membangun dan secara berkala mengembangkan aplikasi MCP tersebut untuk mengukur capaian keberhasilan perbaikan tata kelola pemerintahan," terang Firli.***