PEKANBARU, GORIAU.COM - Orang yang biasa tinggil di perkotaan, tidak akan memahami bagaimana kondisi kampung-kampung yang ada di Riau. Dimana, desa-desa ataupun kampung tersebut sangat membutuhkan perhatian khusus pemerintah. Kalau tidak, mereka tetap dengan kondisinya yang terbelakang.

"Dan saat ini, Gubernur Riau sedang mencoba untuk membangun desa lewat program-program yang sudah direncanakan," ujar tokoh Riau, Azali Johan kepada GoRiau.com, Senin (12/5/2014).

Dikatakan Azali, orang kota tidak akan pernah mengerti dengan kondisi desa. Lain halnya dengan Gubernur Riau Annas Maamun. "Beliau berasal dari kampung dan sangat paham dengan kampung," ucap Azali.

"Dan barangkali, saat ini program-program percepatan pembangunan desa tidak terakomodir dalam APBD Riau, makanya Gubernur Riau ingin menghapus program-program tidak jelas, seperti seminar, perjalan dinas ke luar daerah," terang Azali. Kadang kala, kata Azali, perjalanan dinas tersebut banyak yang fiktif. Dalam SPj, tertulis empat orang. Namun berangkat cuma satu, sampe Jakarta tak juga jumpa orang Departemen. Baleknya minta tandatangan di kantor penghubung. "Artinya, mubasir kan, makanya Gubri meninjau APBD yang disahkan tahun lalu," tambahnya.

Menurut Azali, saat ini kampung-kampung yang ada di Riau perlu pembangunan dibidang kesehatan, pendidikan dan indrastruktur jalan. Untuk pendidikan, di Riau masih ada sekolah-sekolah yang berdindingkan papan. Tidak hanya itu, tenaga pendidik juga kurang.

Begitu juga dengan kesehatan, lanjut Azali, masih sangat banyak desa-desa yang tidak mempunyai Puskesmas. Kalau ada yang sakit, mereka harus ke Kota berobat dengan kendraan seadanya. Sebab, ambulance tidak bisa masuk. Itupun kadang dalam perjalanan yang sakit meninggal.

"Makanya, tiga unsur ini sangat perlu ada di desa-desa," tegas Azali. Azali mengatakan mendukung program-program yang sudah direncanakan oleh Annas Maamun. "Saya sangat mendukung," tambahnya.

Untuk menunjang program-program tersebut, lanjut Azali, sangat dibutuhkan orang yang benar-benar mampu mewujudkannya. "Dan Gubernur tahu siapa orangnya," ucapnya.

"Tentunya, orang-orang yang akan ditunjuk Gubernur merupakan orang yang sejalan. Kalau tidak, gimana mau menjalankan roda pemerintahan ini," ulasnya.

Menanggapi isu dinasti politik yang dilemparkan segelintir orang, Azali berpendapat dalam setiap pergantian pejabat itu harus sesuai dengan aturan yang ada di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Baperjakat tersebut diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Dimana, orang yang diangkat harus sesuai dengan eselonnya.

"Gubernur tahu siapa yang tepat, dan Baperjakat yang akan menempatkan," katanya.

Azali mengajak seluruh masyarakat Riau untuk berpikir terbuka dan melihat bagaiman kinerja dari Gubernur Riau. "Kita biarkan dulu Gubernur bekerja. Ini tidak, belum sampai tiga bulan dilantik, kita sudah mengkritik. Bagaimana bisa maju," ujar Azali.

"Jika seandainya program-program Gubernur ini tidak berjalan, kan ada DPRD yang bisa bersuara. Sebab, salah satu fungsi DPRD selain penganggaran dan membuat UU adalah kontrol," tambah Azali.

Menurut Azali, gosip terkait dinasti politik hanya dilakukan oleh orang yang tidak paham, emosi atau memang tidak suka. "Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Gubernur untuk memajukan Riau ini," katanya dengan nada kesal.(san)