PEKANBARU, GORIAU.COM - Badan Lingkungan Hidup (BLH) Riau mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan pada musim panas yang saat ini mulai datang. Kepala BLH Riau Akmal JS, Rabu (27/2/2013) mengatakan pihaknya akan melakukan pemantauan terhadap berbagai kemungkinan yang muncul pada musim panas ini termasuk kebakaran hutan dan lahan.

''Untuk mengantisipasi permasalahan kita dari BLH Riau bersama intasi terkait sudah melakukan rapat untuk mengatasi ini dengan sejumlah pihak perusahaan. Ancaman Karhutla ditahun 2012 itu masih didominasi oleh areal penggunaan Lain 50 persen, HTI 28 persen, perkebunan 15 persen, HPH/eks HPH 7 persen," katanya.

Diterangkanya, pemicu Karhutla terjadi di Provinsi Riau disebabkan karena dua hal. Pertama karena faktor alam sendiri, apabila suhu mencapai 30 derajat Celsius, maka hot spot akan terjadi. Kedua, dikarenakan kegiatan manusia itu sendiri, seperti pembukaan lahan untuk perkebunan dengan sengaja membakar.

Dikesempatan itu mantan Sekwan Riau ini mengatakan, dari hasil rapat dihadiri pihak perusahan dan sejumlah undangan lainya itu, ada enam kebijakan pencegahan Karhutla dimunculkan. Pertama, ada instruksi Gubernur Riau didalam pengendalian Karhutla. Kedua, maklumat yang dikeluarkanya oleh Gubernur Riau.

Ketiga, adanya komitmen dari 12 Bupati/Walikota se-Provinisi Riau peningkatan upaya pengendalian Karhutla dan Bencana asap. Keempat, ada komitmen pihaknya perusahaan perkebunan dan HTI secara voluntary dalam pengendalianya Karhutla. Kelima, Surat Edaran Wakil Gubernur Riau kepada Bupati/Walikota penanggulang Karhutla. Keenam, peningkatan kerjasama skala nasional dan regional ASEAN.

Akmal juga mengatakan, hambatan-hambatan dalam pengendalian Karhutla tentunya ada juga. Pertama, perencanaan akan penganggaran jadi hambatan dikarena belum terpadu dan sinergis. Kedua, institusi pencegahan pemadaman Karhutla didalam pelaksanaan kegiatan berjalan sendiri-sendiri dan tataran koordinasi sulit.

Ketiga, pengawasan dan penegakan hukum yang kerap lemah sehingga mengakibat praktek buka lahan dengan bakar terus terjadi disebab upaya penegakan hukum belum menimbulkan efek jera. Kemudian keempat penyamaan persepsi dan jajaran penegakan hukum saksi ahli dan pihak terkait dalam mengeksekusi para pelaku. (rdi)