RENGAT - Selain menggelar orasi, puluhan massa bela rakyat yang tergabung dalam BEM se Inhu dan beberapa organisasi lainnya sampaikan petisi kepada para wakil rakyat yang ada Kabupaten Inhu, Riau, Kamis (12/1/2017) sore tadi.

Sesuai dengan keinginan massa, petisi tersebut langsung diterima Ketua DPRD Inhu Miswanto SE. Bahkan, perwakilan massa tersebut diberi kesemparan untuk audiensi di ruangan kerja Ketua DPRD Inhu tersebut. Audiensi juga dihadiri Wakil Ketua I dan II DPRD, Sumini dan Adila Ansori.

Berikut isi petisi yang disampaikan massa pada pimpinan DPRD Inhu saat audiensi tersebut. Kami sebagai rakyat Indonesia menuntut dan mendesak agar menolak dengan tegas PP Nomor 60 tahun 2016 yang berisi daftar kenaikan biaya kendaraan bermotor hingga 3 x lipat yang dinilai menyengsarakan rakyat Indonesia.

Menolak dengan tegas kenaikan biaya tarif listrik yang mencapai 242,5%, karena akan menyengsarakan rakyat.

Mendesak Presiden Jokowi mencabut PP nomor 60 tahun 2016 dan membatalkan kenaikan tarif listrik untuk rakyat kecil dengan pelanggan berdaya 900 VA.

Menolak dan menuntut dengan tegas pertanggung jawaban pemerintah atas amburadulnya sistem pelaksanaan negara yang oleh karenanya membingungkan rakyat dan tilmbulnya mosi tidak percaya kepada pemerintah.

Meminta pimpinan DPRD Inhu untuk mendengarkan sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat dan membuat keputusan untuk mendesak Pemerintahan RI segera mencabut dua kebijakan yang sangat menyengsarakan rakyat tersebut.

Meminta pemerintah untuk berhenti bekerja secara serampangan mengelola Indonesia. Sebaliknya, senantiasa hadir sebagai solusi dalam berbagai permasalahan yang ada di negeri ini, bukan malah memperkeruh suasana.

Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Inhu Miswanto dengan tegas menyambut baik kedatangan puluhan massa itu. "Saya akan melanjutkan dan meneruskan petisi ini pada DPR RI melalui fax. Silakan Perwakilan massa akan mengawal Petisi tersebut sampai ke DPR RI dalam bentuk bukti Fisik dalam waktu 1 minggu kedepan," singkatnya tegas.

Seperti diberitakan sebelumnya, aksi yang diikuti oleh puluhan pengurus BEM se Inhu itu berlangsung sangat tertip. Setelah menggelar orasi pada titik kumpul di seputaran Bundaran Patin Pematang Reba, massa juga menggelar aksi penggalangan tandatangan dukungan terhadap masyarakat yang melintas.

Untuk mengantisipasi terjadinya aksi anarkis yang ditimbulkan oleh penyusup, koordinator aksi mewajibkan para peserta untuk memakai almamater masing-masing.

"Apa kabar Indonesia. Ada apa dengan pemerintah kita saat ini. Katanya pro rakyat, kok malah mengeluarkan kebijakan yang sangat memberatkan rakyat. Mulai dari pencabutan subsidi BBM, kenaikan tarif daftar listrik, pencabutan subsidi kesehatan dan lain sebagainya," ujaar Korlap aksi Winarji alias Erwin dalam orasinya.

Atau mungkin, semua ini adalah kado tahun baru untuk rakyat, sehingga rakyat harus menerima kenaikan pembayaran tarif kendaraan bermotor, mulai dari STNK, Pajak, BPKB dan banyak hal lain yang sangat tidak masuk akal. Kenaikannya sangat dahsyat, mencapai tiga kali lipat, sambung Erwin.

Baca Juga: Hindari Penyusup, Peserta Diwajibkan Pakai Almamater, Massa Aksi Bela Rakyat 121 di Inhu Seruduk DPRD

"Ditambah lagi kenaikan tarif listrik. Mau diapakan kami rakyat kecil ini dan siapa lagi yang harus menjadi tempat pelindung kami, kalau tidak pemerintah. Atau apakah pemerintah telah kehilangan cara untuk mengatasi permasalahan ekonomi bangsa selain dengan membebankannya pada rakyat..?," tutup Erwin berapi-api.

Hingga aksi bela rakyat berakhir, suasana kemanan di Inhu terlihat kondusif, aman dan terkendali. Namun demikian, aksi massa tersebut tepat mendapatkan pengawalan ketat dari Polres Inhu yang dipimpin Kabag Ops Polres Kompol Frenky Tambunan dengan dibantu polsek setempat. Bahkan, Kapolres Inhu juga hadir melihat pergerakan aksi massa tersebut.*** #INHU