PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Inhu-Kuansing, Manahara Napitupulu, menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu yang tidak bisa menyambut baik program Rumah Layak Huni (RLH).

Sebagai informasi, ada tiga kabupaten yang menolak RLH, diantaranya Inhu, Kuansing dan Siak. Untuk tahun 2021 ini sendiri, program ini akan memakai skema hibah dari provinsi dan dikerjakan oleh kabupaten/kota.

Dikatakan Manahara, pihaknya padahal sudah menganggarkan dana sekitar Rp 10 Milyar untuk rumah layak huni di Inhu, sayangnya Pemkab malah tidak bisa melaksanakannya.

"Saya sudah coba hubungi Pemkab, alasan mereka pertama itu karena nomenklatur RLH ini tidak ada di Pemkab, adanya hanya di provinsi, tapi persoalan ini sebenarnya sudah didapati solusinya," katanya, Senin (11/10/2021).

Buktinya, kabupaten/kota yang lainnya tetap bisa melaksanakan program ini meskipun tidak ada nomenklatur terkait kegiatan itu. Dan, masing-masing kabupaten/kota sudah menggelar pertemuan membahas nihilnya nomenklatur ini.

Kemudian, alasan yang paling tidak bisa diterima oleh Manahara adalah Pemkab menyebut data penerima ini tidak sesuai dengan data yang ada di Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab.

Sementara fakta lapangan, lanjut Manahara, dalam beberapa tahun belakangan, kepala desa sudah pernah meminta pembaharuan data, namun Dinsos tidak mengubahnya.

"Mereka sudah usulkan perubahan, misalnya untuk program pembagian raskin, tapi di Pemkab tak berubah. Bahkan, ada toke sawit yang masih dapat raskin," tuturnya

Mestinya, kata Manahara, Dinas Sosial harus menyesuaikan data yang diberikan oleh Dinas PUPR, sebab Dinas PUPR sudah melakukan konfirmasi dan verifikasi kepada calon penerima.

"Padahal calon penerima itu banyak janda miskin, jadi menurut saya ini terlalu politis, padahal kan kita harus peduli terhadap masyarakat," tutupnya.

Sebelumnya, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Sugeng Pranoto, menyampaikan kekesalannya kepada tiga kabupaten di Riau yang menolak program Rumah Layak Huni (RLH) di tahun 2021 ini.

Dikatakan Politisi PDIP tersebut, Banggar dalam waktu dekat akan memanggil perwakilan dari tiga daerah tersebut untuk menjelaskan alasan penolakan bantuan ini. Dan kemungkinan ada 'punishment' kepada mereka.

"Iya, ada usulan supaya tiga daerah itu dipanggil, karena ini sama saja dengan menurunkan wibawa Pemprov Riau. Sanksinya apa nanti kita bahas di Banggar," kata Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Inhu-Kuansing ini, Selasa (28/9/2021).

Sebagai perwakilan rakyat di DPRD Riau, lanjut Sugeng, pihaknya sudah memikirkan nasib-nasib masyarakat yang saat ini masih hidup dalam kondisi rumah memperihatinkan. Tapi, niat baik mereka malah ditolak. ***