PEKANBARU - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Pekanbaru, mendatangi DPRD Provinsi Riau untuk menyuarakan penolakannya terhadap kenaikan iuran BPJS yang dimulai tahun depan.

"Kenaikan BPJS ini sangat mencekik masyarakat. Kita dipaksa membayar kenaikan iuran BPJS 100 persen," sebut salah seorang mahasiswa, Haris saat menyuarakan aspirasinya di depan Gedung DPRD Riau, Selasa (19/11/2019) sore.

Tidak hanya menyoroti kenaikan BPJS, mahasiswa juga menilai buruknya pelayanan rumah sakit kepada pasien BPJS.

"Kita sering mendengar banyak sekali keluhan masyarakat pemegang kartu BPJS yang tidak dilayani dengan baik. Bahkan ada yang sekarat, pihak rumah sakit tidak melakukan penanganan dengan cepat," kata Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Risky Meidi.

Karena itu, dirinya meminta agar DPRD Riau menyampaikan tuntutan mereka ke pemerintah pusat. "Kami minta agar dewan memperjuangkan ini, bukan hanya omong kosong," tukasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau, Agung Nugroho yang menemui massa aksi mengaku akan berupaya menyampaikan tuntutan pendemo ke pemerintah pusat.

"Karena aturan ini ada di pusat, kita akan bantu menyampaikannya nanti. Saya akan mengontrolnya, dan meminta pak gubernur untuk tegas terhadap rumah sakit yang menolak pasien BPJS," tegas ketua fraksi Demokrat DPRD Riau tersebut.***