PEKANBARU – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto memastikan proses asesmen untuk jabatan Kepala Inspektorat dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau akan dibuka pada awal 2026. Pernyataan itu disampaikan Hariyanto usai menjadi inspektur upacara peringatan Hari Pahlawan di Kantor Gubernur Riau, Senin (10/11/2025).

“Nah, itu tahun depan. Ini kan sudah waktu pendek, anggaran terbatas, dan waktu pun terbatas. Insya Allah 2026 nanti kita buka awal. Di bulan pertama nanti kita buka awal,” ujar Hariyanto singkat kepada wartawan.

Sejak ditunjuk menjadi Plt Gubernur, Hariyanto melakukan perombakan besar di jajaran struktur Pemprov. Sebanyak 10 jabatan setingkat kepala dinas diganti dan diisi oleh pelaksana tugas (plt) baru pada Kamis (6/11/2025). Termasuk posisi strategis di Dinas PUPR-PKPP Riau, yang kini dijabat Plt oleh Thomas Larfo Dimeira. Ia menggantikan M. Arief Setiawan, kepala dinas definitif yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Rabu (5/11/2025).

Sementara itu, posisi Kepala Inspektorat Riau masih dipangku Plt Yan Dharmadi. Jabatan tersebut tidak masuk dalam daftar 20 posisi JPT Pratama yang dibuka proses asesmennya pada Oktober lalu. Sebelumnya, Kepala Inspektorat definitif, Sigit Juli Hendriawan, didemosi dari eselon II ke eselon III dan kini ditempatkan sebagai Kepala UPT Lingkungan Hidup Mandah, DLHK Riau. Pelantikan Sigit dipimpin Asisten I Setdaprov Riau, Zulkifli Syukur, pada 23 Oktober 2025.

Pada asesmen 20 jabatan pimpinan tinggi pratama yang telah berjalan, tercatat 168 peserta lolos seleksi administrasi. Seluruhnya dinyatakan memenuhi syarat dan telah menjalani uji kompetensi manajerial serta sosial kultural.

Adapun 20 OPD yang dibuka dalam asesmen tersebut meliputi Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan, DLHK, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perkebunan, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, serta empat biro di Sekretariat Daerah. Termasuk pula jabatan Direktur RSUD Arifin Achmad.

Meski dua jabatan strategis—PUPR dan Inspektorat—tidak masuk gelombang asesmen tahun ini, Hariyanto menegaskan proses pengisian akan tetap dilakukan.

“Mudah-mudahan nanti kita buka,” katanya. (adv)