JAKARTA, GORIAU.COM - Pro kontra keberadaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mendapat tanggapan dari Komisi 2 DPR RI. Wakil Ketua Komisi 2 Ir. HM. Lukman Edy mengatakan, IPDN harus tetap ada dan dibangun secara maksimal guna menyumbang lulusannya sebagai calon pemimpin bangsa dan pamong pelayan rakyat yang tangguh selama ini.

"Kalau ada kekurangan di sana sini, harus terus dilakukan perbaikan. Kita tidak boleh meruntuhkan bangunan yang sudah dibangun bersama gara-gara ketinggalan model. Justru bangunan yang ada, jika rusak, harus diperbaiki dan difungsikan secara optimal," kata Lukman Edy kepada GoRiau.com , Kamis (10/9/2015).

Lukman menyebutkan, Komisi 2 sudah melakukan kajian secara komprehensif demi perbaikan IPDN kedepan, agar menjadi perguruan tinggi yang secara kualitas bisa bersaing dengan perguruan tinggi ternama lainnya.

"Visi kami bukan saja bersaing secara nasional, tetapi juga bersaing di tingkat dunia. Komisi 2 sudah meminta Menteri Dalam Negeri membuat road map-nya secara lengkap, termasuk dukungan pembiayaan. Komisi 2 akan mendukung persetujuan anggaran terebut nantinya," tambah Lukman.

Ia mengatakan, kondisi hari ini di IPDN, perlu ada perubahan dari segi kualitas. IPDN tidak boleh eksklusif dan harus terbuka mensikapi perkembangan zaman. Lulusan IPDN tidak boleh tertinggal dalam teknologi dan wawasan di banding lulusan perguruan tinggi lainnya.

"Paling tidak dibutuhkan Rp1 triliun untuk perbaikan IPDN secara komprehensif guna mengejar ketertinggalan dibanding perguruan tinggi ternama lainnya," pungkas politisi PKB asal Riau tersebut.(rul)