PAGI ini Senin 22 Desember 2025, saya 06.30 Wib berangkat menuju kampus tercinta Universitas Islam Riau di Marpoyan, nan menarik sepanjang perjalanan sangat lancar dan tanpa hambatan sama sekali, cukup 10 menit perjalanan dari rumah saya di perumahan melati indah Delima Binawidya menuju jalan Khairudin Nasution Marpoyan Damai. Padahal sebelum ketika jam masuk sekolah bercekak (beradu) dengan kesibukan kantor dan lain sebagainya, perjalanan saya biasanya paling cepat 30 menit bahkan lebih. Namun pagi ini sangat lempang dan lengang dengan jalan lancar sekali. Apakah karena hari ini pertama libur sekolah? atau karena ada faktor lain lagi.

Libur sekolah di Pekanbaru sejak akhir Desember 2025 hingga awal Januari 2026 kembali menghadirkan satu kenyataan yang kerap luput dari diskursus kebijakan: ketika sekolah libur, jalanan kota menjadi jauh lebih lancar. Kemacetan pagi berkurang drastis, titik-titik padat di depan sekolah menghilang, dan waktu tempuh warga menjadi lebih singkat.

Fenomena ini bukan sekadar kebetulan musiman, melainkan bukti empiris bahwa persoalan kemacetan Pekanbaru tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan kendaraan atau sempitnya jalan. Akar masalahnya jauh lebih struktural, yakni aktivitas antar-jemput siswa sekolah yang tidak dikelola sebagai kebijakan transportasi kota.

Pada hari aktif sekolah, kemacetan Pekanbaru hampir selalu muncul pada pola yang sama: pukul 06.30–08.00 pagi, beririsan antara jam masuk sekolah dan jam kerja. Kepadatan itu terkonsentrasi di ruas jalan kolektor dan lokal yang memiliki sekolah, mulai dari SD hingga SMA. Ketika sekolah libur, pola itu runtuh.

Hal ini menegaskan bahwa sekolah adalah generator lalu lintas yang sangat kuat.Dalam kajian perencanaan transportasi perkotaan, aktivitas sekolah dikategorikan sebagai mandatory trip—perjalanan wajib dengan waktu seragam dan fleksibilitas rendah. Berbagai studi di kota-kota besar Indonesia menunjukkan bahwa 20–35 persen volume lalu lintas pagi hari dipicu oleh aktivitas sekolah, dan pada ruas tertentu, keberadaan sekolah dapat meningkatkan kemacetan lokal hingga 40–60 persen. Angka ini cukup untuk melampaui kapasitas efektif jalan, meski secara geometrik ruas tersebut masih memadai.

Seorang akademisi Perencanaan Wilayah dan Kota menegaskan, “Kemacetan pagi di banyak kota bukan disebabkan oleh kurangnya jalan, tetapi oleh buruknya pengelolaan generator perjalanan seperti sekolah. Tanpa manajemen waktu dan moda, pelebaran jalan hanya memindahkan kemacetan, bukan menyelesaikannya.” Pernyataan ini relevan untuk membaca kondisi Pekanbaru hari ini.Sayangnya, kebijakan Pemko Pekanbaru masih cenderung memandang kemacetan sebagai persoalan fisik semata. Solusi yang diulang adalah pelebaran jalan, perbaikan simpang, atau rekayasa lalu lintas sementara. Sekolah belum ditempatkan sebagai objek utama kebijakan transportasi, padahal setiap pagi ruang jalan publik berubah menjadi ruang berhenti dan parkir kendaraan pribadi orang tua siswa.

Padahal, kewenangan pemerintah kota sangat besar untuk mengintervensi persoalan ini. Pengaturan jam masuk sekolah agar tidak bersamaan dengan jam kerja, penertiban zona larangan berhenti di depan sekolah, penyediaan angkutan sekolah kota, hingga penguatan zonasi sekolah berbasis jarak tempuh adalah kebijakan yang relatif murah namun berdampak langsung. Dibanding membangun jalan baru, langkah-langkah ini jauh lebih efisien dan berkelanjutan.

Akademisi PWK lainnya bahkan menilai persoalan antar-jemput siswa sebagai indikator kegagalan perencanaan kota. “Ketika anak harus diantar bermotor setiap hari ke sekolah yang jauh, itu bukan pilihan individu semata, tetapi tanda bahwa kota gagal mendekatkan fungsi pendidikan dengan permukiman,” ujarnya. Artinya, masalah ini juga berkaitan erat dengan tata ruang dan pola pengembangan kota.

Libur sekolah sejatinya adalah eksperimen alami yang menunjukkan bahwa kemacetan Pekanbaru dapat ditekan tanpa proyek besar dan anggaran fantastis. Yang dibutuhkan adalah keberanian politik untuk mengubah paradigma kebijakan: dari sekadar membangun infrastruktur, menjadi mengelola pergerakan manusia dan aktivitas harian kota.

Jika Pemko Pekanbaru terus mengabaikan peran sekolah sebagai pemicu utama kemacetan pagi, maka setiap awal tahun ajaran baru akan selalu diikuti satu rutinitas yang sama: jalan kembali padat, publik kembali mengeluh, dan solusi kembali berputar di tempat.

Sudah saatnya kemacetan tidak lagi dianggap sebagai takdir kota, melainkan konsekuensi dari pilihan kebijakan. Dan libur sekolah telah memberi pelajaran yang sangat jelas: mengelola sekolah berarti mengelola kemacetan Pekanbaru, nah pasti menarik kan? Kan ikoo. ***

Mardianto Manan adalah dosen Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Riau (UIR)