PEKANBARU - Penyerahkan pengelolaan tiga Balai Latihan Kerja (BLK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau ke pemerintah pusat akhirnya mendapat lampu hijau dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI. Dengan dikelolanya tiga BLK tersebut, diharapkan mampu mengurangi jumlah pengangguran di Riau.

Syamsuar saat dikonfirmasi GoRiau.com mengenai hal tersebut mengatakan, bahwa pihaknya sudah sejak tahun lalu mengajukan agar tiga BLK Pemprov Riau dikelola pemerintah pusat. Ini merupakan upaya untuk mengurangi angka pengangguran di Riau. Juga mempersiapkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing.

"Insyaallah, tahun ini sudah ada serahterima ketiga BLK milik Pemprov Riau," kata Syamsuar, Minggu (16/2/2020).

Ada pun tiga UPT BLK yang nantinya dikelola pemerintah pusat di Riau, yakni di Kota Dumai, Pekanbaru dan Kabupaten Rokan Hulu. Adapun, BLK Pekanbaru untuk industri dan permesinan, informasi teknologi, kimia. BLK Pasir Pangaraian untuk pelatihan pertanian dan perkebunan. BLK Dumai untuk pekerja migran.

Sedangkan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah siap mengambilalih BLK Pemprov Riau untuk dikelola Kemenaker RI. Rencana penyerahan pengelolaan UPT BLK Riau kepada Kemenaker akan dilaksanakan dalam tahun ini.

"Ini merupakan rencana yang baik. Dimana Pemprov Riau bertanggungjawab dan fokus dalam membangun sumber daya manusia di Riau. Salah satunya dengan dikelolanya tiga UPT BLK oleh Kemenaker," ungkap Ida.

Ia mengatakan, masyarakat Riau sangat antusias mengikuti pelatihan di BLK Pemprov Riau, untuk meningkatkan kemampuan untuk bisa bersaing di dunia usaha. Pemerintah daerah juga perlu melakukan revitalisasi dan nantinya dibantu pemerintah pusat.

"Untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia diera revolusi industri 4.0, perlu melibatkan akademisi. Juga diperlukan kebijakan ketenagakerjaan yang fleksibel, yang menciptakan ekosistem yang nyaman bagi penciptaan lapangan kerja kedepannya," jelas Ida. (advertorial)