PEKANBARU – Hubungan antara manajemen baru PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dengan DPRD Riau langsung mendapat sorotan. Direktur Utama (Dirut) PT SPR yang baru, M Haris, tidak menghadiri rapat perdana bersama Komisi III DPRD Riau yang telah dijadwalkan dan dikonfirmasi sebelumnya, Senin (22/6/2026).

Akibat ketidakhadiran tersebut, Komisi III DPRD Riau memutuskan membatalkan rapat yang sedianya menjadi forum perkenalan sekaligus penyampaian visi dan strategi pengelolaan perusahaan milik Pemerintah Provinsi Riau tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Riau, H Edi Basri SH MSi, mengaku kecewa karena pihaknya telah berupaya menyesuaikan jadwal demi mengakomodasi kehadiran Dirut baru SPR.Awalnya rapat dijadwalkan pukul 13.00 WIB. Namun karena bertepatan dengan agenda rapat paripurna DPRD Riau, jadwal kemudian diubah menjadi pukul 15.00 WIB. Setelah berkoordinasi dengan sekretaris Dirut SPR dan mendapat informasi bahwa M Haris memiliki jadwal penerbangan ke Jakarta pukul 16.00 WIB, Komisi III kembali mengubah jadwal rapat menjadi pukul 13.00 WIB.

"Jadwal sudah beberapa kali kita sesuaikan dan sudah dikonfirmasi. Awalnya jam 1 siang, kemudian digeser ke jam 3 karena ada paripurna. Setelah mendapat informasi beliau ada penerbangan ke Jakarta jam 4 sore, rapat kembali kita percepat ke jam 1 siang. Namun sampai rapat dimulai, yang hadir hanya tiga orang staf tata usaha, sementara Dirutnya tidak hadir," ujar Edi Basri.

Rapat sempat dibuka oleh pimpinan Komisi III, namun karena pihak yang diharapkan memberikan paparan tidak hadir, forum akhirnya langsung dibatalkan.

"Ini bukan ditunda, tetapi dibatalkan. Beliau sebelumnya sudah menyatakan akan hadir. Namun kenyataannya tidak datang dan alasan ketidakhadirannya juga tidak jelas bagi kami. Karena itu rapat hari ini kami batalkan," tegas politisi Partai Gerindra tersebut.

Menurut Edi, pertemuan perdana dengan Dirut baru SPR sangat penting mengingat banyaknya persoalan yang harus diselesaikan perusahaan daerah tersebut. Selain mengelola berbagai unit usaha, SPR juga memiliki sejumlah anak perusahaan yang selama ini menghadapi berbagai tantangan bisnis maupun tata kelola.

Komisi III, lanjutnya, ingin mengetahui secara langsung arah kebijakan dan pemikiran manajemen baru dalam membangun perusahaan agar lebih sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

"Kami ingin mendengar bagaimana pemikirannya membawa SPR ke depan. Banyak isu krusial yang harus dibahas, mulai dari anak perusahaan, persoalan-persoalan yang selama ini ada, hingga bagaimana perusahaan bisa tumbuh dan memberikan kontribusi nyata kepada daerah," katanya.

Edi juga menegaskan bahwa DPRD memiliki harapan besar terhadap jajaran direksi baru yang sebelumnya telah melalui proses seleksi dan mendapat persetujuan pemerintah daerah.

"Kami berharap direksi yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi, mampu menyelesaikan persoalan perusahaan, menciptakan pertumbuhan usaha, serta menghasilkan dividen bagi daerah. Dengan ketidakhadiran pada rapat perdana ini tentu menjadi catatan tersendiri bagi kami," ujarnya.

Terkait kemungkinan pertemuan lanjutan, Edi menyebut hingga saat ini belum ada agenda baru yang dijadwalkan. Pasalnya, rapat tersebut tidak ditunda, melainkan dibatalkan karena ketidakhadiran Dirut SPR.

"Saat ini belum ada jadwal baru. Karena rapat hari ini bukan ditunda, tetapi dibatalkan akibat ketidakhadiran yang bersangkutan," pungkasnya. ***