DURI - Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai imbas kelesuan ekonomi dunia saat ini manyedot perhatian semua pihak termasuk orang nomor 1 di Kabupaten Bengkalis, Riau ini. Berbagai opsi (pilihan) solusi disampaikan kepada Pemerintah untuk menangkal terjadinya PHK massal wilayah kerja PT. Chevron Pasifik Indonesia.

Menurut Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Mandau, Dzulfikar Indra, pengurangan tenaga kerja (naker) asing di PT Chevron Pasifik Indonesia dinilai mampu untuk menangkal terjadinya PHK ribuan buruh di Mandau ini. Sebab puncak masalah PHK ini berasal dari PT Chevron selaku pemberi kerja bagi perusahaan-perusahaan sub kontraktor.

"Saya sependapat dengan apa yang disampaikan Anggota DPRD Bengkalis, Abi Bahrun belum lama ini bahwa pengurangan naker asing itu solusi yang tepat untuk mencegah terjadinya PHK Massal di Duri. Chevron harus lebih memperhatikan naker lokal, khususnya buruh yang sudah memiliki KTP di Mandau ini," kata Dzulfikar Indra kepada GoRiau.com, Senin (25/4/2016).

Selain itu juga kepada perusahaan yang masih mendapat pekerjaan dari Chevron juga hendaknya bisa mengurangi beban kerja otomatis menurunkan biaya produksi perusahaan. Tidak hanya itu, perusahaan juga bisa memangkas fasilitas pekerja tingkat atas seperti jajaran direksi dan manajemen.

"Mengurangi jam kerja dan lembur juga bisa dimasukan sebagai salah satu langkah untuk mensiasati agar PHK ini tidak terjadi. Jangankan sepuluh, seratus atau seribu orang, seorang pun tak ingin di PHK. Apalagi ini rencananya ada seribuan buruh yang akan di PHK. Perusahaan migas di Duri yang sudah meraup untung dari perut bumi Melayu ini harus bertanggung jawab dan berkewajiban tidak mem-PHK pekerja lokal," pungkasnya.

Selain itu, lanjutnya lagi, Perusahaan dengan keuangan yang betul-betul bermasalah. Sebelum mem-PHK, perusahaan mesti membiayai pembekalan calon karyawan yang akan di-PHK.

"Pembekalan dalam hal pemberian pendidikan dan pelatihan bisa menggandeng pemerintah daerah. Di Mandau, terdapat balai latihan kerja. Jika hal ini tidak dilakukan, maka dampaknya bagi buruh yang di PHK ini sangat buruk. Bisa saja mereka menghalalkan segala cara untuk bisa bertahan hidup. Dan pastinya, angka kriminalitas akan terus meningkat diwilayah Mandau ini," ujar Dzulfikar. ***