PEKANBARU – Ketua DPRD Riau, Yulisman, menilai kebijakan larangan ekspor sawit memberikan dampak yang besar terhadap kelangsungan hidup petani. Sehingga, pemerintah harus mempersiapkan solusi untuk meminimalisir resikonya.

Politisi Golkar ini memaklumi keputusan pemerintah yang menghentikan ekspor terhadap sawit, namun akibatnya para petani mengeluh karena harga Tandan Buah Segar (TBS) yang terus menurun.

"Pemerintah harus konsisten memperjuangkan TBS masyarakat, itu domainnya pemerintah karena mereka yang membuat aturan dan menghimbau pada perusahaan," ujar Yulisman, Rabu (18/5/2022).

Kepada stakeholder terkait di tingkat provinsi, Legislator Dapil Inhu-Kuansing ini juga menghimbau untuk bahu membahu agar harga TBS ini kembali stabil.

Sebab, anjloknya harga TBS saat ini membuat petani kelapa sawit menjerit ditambah lagi dampaknya larangan ekspor oleh pemerintah pusat.

"Tidak hanya TBS yang distabilkan, harga pupuk juga demikian. Karena saya melihat turunnya harga TBS di lapangan tidak diikuti dengan penurunan harga pupuk. Maka dari itu item ini perlu diperhatikan oleh pemerintah saat ini," jelasnya.

Ditambahkannya, kebijakan larangan ekspor selain berdampak penurunan harga TBS. Rendahnya penyerapan CPO akibat larangan ekspor juga membuat harga TBS tertekan.

Sehingga tidak dipungkiri, sejumlah pabrik kelapa sawit dalam waktu dekat akan sulit menerima TBS dari petani karena tanki-tanki penyimpanan CPO yang mulai penuh. Jadi perlu adanya hilirisasi produk sawit.

"Dan adanya program hilirisasi produk sawit dan yang tengah digenjot oleh pemerintah pusat sangat kita dukung. Tapi tentunya diikuti disertai dengan perbaikan infrastruktur dan sumber daya manusia yang siap," tutupnya. ***