SIAK SRI INDRAPURA, GORIAU.COM - Sekdakab Siak Drs H Tengku Said Hamzah menyampaikan keluhan pemerintah daerah terkait kebijakan pemerintah pusat mengurangi alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) untuk Kabupaten Siak yang mencapai Rp500 miliar lebih. Sehingga, DBH yang awalnya akan diterima Siak tahun 2015 ini sebesar Rp1,3 triliun, berkurang menjadi Rp800 miliar.

"Sebagai daerah penghasil minyak, tentu kebijakan ini merugikan Siak, sebab sejumlah program pembangunan yang sudah ditetapkan pada APBD 2015 sebesar Rp3,2 triliun menjadi terganggu. Kita berharap, Pemprov Riau mengalokasikan anggaran lainnya untuk Siak, sebagai pengganti kebijakan pemerintah pusat itu," kata Sekdakab di hadapan 11 anggota Komisi C DPRD Riau yang dipimpin A Herson, Rabu (4/2/15), di ruang rapat kantor bupati Siak.

Ikut hadir pada kesempatan itu, Kadispenda Riau Joni Irwan, Ketua DPRD Siak Indra Gunawan serta sejumlah kepala dinas dilingkungan Pemkab Siak.

Saat asyik membahas masalah dana perimbangan itu, tiba-tiba Bupati Siak masuk ke dalam ruang rapat, lalu menyalami semua tamu yang hadir. Di hadapan Kadispenda Riau dan anggota Komisi C, Bupati Syamsuar menyampaikan permohonan maafnya karena tidak bisa menyampaikan persoalan yang dirasakan Pemkab Siak terkait pengurangan DBH itu.

"Saya minta maaf, sebenarnya saya yang mempresentasikan apa yang disampaikan Pak Sekda tadi, tapi karena ada tugas yang lebih penting, makanya saya tugaskan Sekda. Baru saja saya ditelpon Plt Gubri untuk berangkat ke Batam bersama sejumlah kepala daerah lainnya di Riau untuk bertemu Menteri di Jakarta. Saya minta maaf karena tak bisa mengikuti pertemuan ini," ujar Bupati sembari meninggalkan ruangan rapat.

Sikap Bupati Siak itu diapresiasi Kadispenda Joni Irawan. Dia memahami kesibukan bupati, sehingga tidak punya waktu untuk mengikuti pertemuan ini. Hal yang sama terlihat dari raut wajah anggota Komisi C DPRD Riau. Mereka sangat menghargai sikap Bupati Siak yang mau datang menemui anggota Dewan serta menyampaikan permohonan maaf.

"Terkait keprihatinan yang dirasakan Pemkab Siak akibat berkurangnya DBH, hal itu juga dirasakan Pemprov Riau. Sejunlah dana perimbangan mengalami pengurangan yang signifikan. Karena Siak merupakan daerah penghasil minyak, kita akan upayakan memperjuangkan masalah ini ke pusat. Mudah-mudahan ada solusi yang diberikan pusat nantinya," jelas Joni.(nal)