PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali didesak untuk segera melunasi sisa bonus para atlet dan pelatih Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024. Penundaan pencairan yang dikabarkan baru akan dianggarkan pada tahun 2027 memicu ancaman aksi unjuk rasa dari para pelaku olahraga daerah tersebut.

Pelatih senam Riau, Ahmad Marcos mengungkapkan kekecewaan mendalam atas janji pelunasan yang tidak kunjung terealisasi. Sebelumnya, ia menerima informasi dari staf Dinas Kepemudaan dan Olahraga Riau bahwa anggaran telah tersedia dan pembayaran akan dilakukan selambat-lambatnya pada Maret 2026. Namun, kabar terbaru menyebutkan bahwa sisa bonus tersebut baru akan dianggarkan tahun depan.

"Tidak ada pembangunan, ya kita lihat di sini, di tengah kota ada pembangunan. Ada pembangunan, uang itu dialihkan. Bonus kami dari 2024 sampai sekarang selalu dialih-alihkan," keluh Marcos kepada GoRiau.com melalui sambungan telepon, Selasa (11/8/2026).

Jarak tiga tahun antara pelaksanaan PON dan wacana pencairan penuh ini membuat para atlet maupun pelatih geram. Marcos secara khusus mempertanyakan alasan defisit anggaran yang terus disampaikan pemerintah, sementara sejumlah proyek fisik di perkotaan tetap berjalan.

"Riau satu-satunya provinsi yang belum melunasi bonus. Alasannya defisit, alasan ini, alasan itu. Tapi pembangunan ada. Kalau memang parah defisit, kenapa bisa ada pembangunan? Kenapa ada hal-hal lain?" gugatnya.

Ancaman Turun ke Jalan

Menyikapi persoalan yang terus berlarut ini, Marcos memastikan jajarannya sedang melakukan konsolidasi untuk kembali menggelar demonstrasi. Massa merencanakan aksi turun ke jalan guna mendesak pemerintah secara langsung seperti yang pernah mereka lakukan pada tahun 2024 lalu.

"Apabila belum dibayar juga, kami akan turun ke jalan lagi. Kami akan meminta-minta di Jalan Sudirman, di depan Kantor Gubernur, sekaligus masuk ke kantor gubernur. Kami akan mengundang semua media nasional dan media daerah," ancamnya.

Marcos menegaskan, ketidakjelasan ini berdampak buruk pada fokus dan persiapan para atlet yang sudah berlatih untuk ajang olahraga berikutnya sejak tahun 2022 hingga 2023. Ia meminta agar Pemprov Riau membuka persoalan ini secara transparan agar seluruh pihak mengetahui alasan pasti penundaan tersebut.

"Kami akan terus meminta hak kami dengan jalan apa pun, disaksikan semua media, baik media daerah maupun nasional. Ini sangat memalukan," tegasnya.

Kondisi Fiskal Daerah

Terkait mandeknya pembayaran sisa bonus ini, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto sebelumnya telah memberikan penjelasan. Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan sisa kewajiban kepada para kontingen PON dan Peparnas 2024.

"Bonusnya sudah kita bayar sekitar 50 persen, tinggal 50 persen lagi. Kondisi fiskal kita sekarang memang tertekan sekali," jelas Hariyanto usai menghadiri kegiatan di Stadion Utama Riau, Kamis (6/8/2026).

Berdasarkan catatan pemerintah, dana sekitar Rp23,64 miliar telah disalurkan untuk pembayaran tahap awal. Sementara itu, sisa kewajiban yang awalnya direncanakan cair pada 2026 mencapai angka sekitar Rp27,40 miliar. ***