TELUKKUANTAN – Wakil Sekretaris DPC PDIP Kuantan Singingi (Kuansing), Jeki menyatakan uang senilai Rp1,5 miliar dari H Halim merupakan urusan personalnya, tidak ada kaitan dengan Zukri maupun DPD PDIP Riau.

"Itu urusan personal saya sama Pak Halim, tidak ada kaitannya dengan DPD PDIP Riau, baik ketua maupun sekretarisnya," kata Jeki kepada GoRiau.com, Selasa (9/9/2025) pagi via selulernya.

Hal itu disampaikan Jeki menanggapi semakin liarnya kisruh internal PDIP Kuansing. Dalam komunikasinya dengan Halim, Jeki mengakui adanya panggilan 'bos-bos'.

"Bos saya itu Halim, lebih lima tahun saya sama dia," kata Jeki.

Karena urusan personal, Jeki meminta pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk tidak ikut campur, bahkan mengait-ngaitkan dengan politik internal PDIP.

"Komunikasi saya sama Pak Halim bagus, sama kuasa hukumnya juga, kemaren baru saja jumpa. Beliau tak ada keberatan, kalau keberatan pasti melapor ke polisi. Silaturahmi kami tetap jalan," kata Jeki.

Pada pemberitaan sebelumnya, Jeki meminta uang senilai Rp1,5 miliar kepada Halim yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kuansing. Uang itu diperlukan untuk pengurusan dan pengawalan sengketa internal antara Hj Juniwarti Halim dengan Dodi Nofeldi SPBU di Mahkamah Partai PDIP. Namun, hingga kini belum ada putusan dari mahkamah partai dan Halim pun dicopot sebagai Ketua DPC PDIP Kuansing.

Tidak terima dengan keputusan itu, Halim pun melaporkan kondisi faktual DPC PDIP Kuansing, termasuk permintaan uang Rp1,5 miliar dan menyeret nama Ketua dan Sekretaris DPD PDIP Riau.

Menyikapi informasi itu, Zukri selaku Ketua DPD PDIP Riau menyatakan tidak mengetahui adanya permintaan uang tersebut. Bahkan, dia menegaskan bahwa Jeki sudah dipecat sebagai Kepala Sekretariat DPD PDIP Riau sebelum Pilkada serentak 2024.***