TELUKKUANTAN - Suasana politik di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau mulai memanas. Di media sosial, seperti facebook, saling serang dan menjatuhkan antara pendukung sudah terjadi.

Bahkan, tak jarang para pendukung melalui akun palsu menggunakan isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kuansing juga memantau politisasi SARA di media sosial.

Menurut Mardius Adi Saputra, Ketua Bawaslu Kuansing, politisasi SARA merupakan tindak pidana umum yang bisa dijerat dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Sebelum masa kampanye ini, pelaku politisasi SARA dijerat dengan UU ITE dengan hukuman penjara enam tahun dan atau denda maksimal satu miliar rupiah," ujar Adi.

Saat masa kampanye, lanjut Adi, pelaku politisasi SARA akan dijerat dengan pasal 69 UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam pasal tersebut melarang penggunaan isu SARA, menghasut dan memfitnah, mengadu domba partai politik, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat.

"Melalui Gakkumdu, kami akan menindak penggunaan isu SARA saat masa kampanye," ujar Adi.

Untuk itu, Adi mengimbau masyarakat Kuansing menolak politisasi SARA, baik sebelum maupun selama masa kampanye. Saat kampanye, tim pemenangan sebaiknya menampilkan visi misi dan program jagoannya.***