JAKARTA - Puncak arus mudik Lebaran 2026 yang lazimnya diwarnai antrean panjang kendaraan justru menghilang dari Pelabuhan Merak. Kondisi lengang Selasa (17/3/2026) sore memicu kekecewaan Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) terhadap kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) pemerintah yang dinilai kaku.

Ketua Umum DPP Gapasdap, Khoiri Soetomo menyoroti situasi tersebut sebagai sebuah ironi. Pelabuhan utama lintasan Jawa-Sumatera ini sejatinya memiliki infrastruktur mewah berupa tujuh pasang dermaga moving bridge serta 71 kapal roll on-roll off (roro) berkapasitas minimal 5.000 gross tonnage (GT) yang siap beroperasi maksimal.

"Bisa kita lihat sampai sore ini, padahal hari ini H-3 yang biasanya menjadi puncak dan selalu terjadi antrean," ungkapnya.

Fasilitas raksasa dan kemampuan olah gerak kapal yang cepat di Merak malah menjadi mubazir akibat pengalihan arus angkutan. Pemandangan sepi ini berbanding terbalik dengan kepadatan parah yang menyiksa masyarakat di pelabuhan penunjang, yakni Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ).

"Dengan kapasitas besar dan kemampuan olah gerak yang cepat, sangat disesalkan jika hari ini justru dikosongkan," tegasnya.

Merespons sistem distribusi muatan itu, para pengusaha kapal telah mengirimkan dua surat resmi kepada Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi. Mereka mendesak otoritas terkait menerapkan SKB secara lebih dinamis dan situasional, sehingga kendaraan bisa kembali diarahkan masuk ke fasilitas utama saat area penunjang mengalami kelebihan muatan.

"Yang kami pikirkan adalah penderitaan para pengemudi truk dan pemudik roda dua yang harus menempuh perjalanan lebih jauh dengan kondisi yang tidak nyaman," urainya.

Pengelola transportasi laut lintas pulau ini terus menuntut keluwesan regulasi guna menciptakan keseimbangan pembagian muatan armada.***