PEKANBARU, GORIAU.COM - Ketua Koordinator Wilayah Partai Golkar Provinsi Riau-Kepri, DR H Indra Muchlis Adnan menjelaskan, untuk menetapkan calon bupati/walikota pada pelaksanaan Pilkada di 9 daerah di Riau, Partai Golkar akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan pejabat (fit and proper test).

"Sesuai hasil pleno, petunjuk pelaksana (juklak) untuk calon bupati/walikota dari Partai Golkar harus melalui mekanisme fit and proper test, bukan rapat pimpinan daerah khusus (rapimdasus)," kata Indra saat dihubungi GoRiau.com, Rabu (18/3/15).

Terkait hasil Rapimdasus Golkar Pelalawan yang menetapkan HM Harris sebagai calon bupati, lanjut Ketua Golkar Riau ini, tatacara yang digunakan itu adalah kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie yang berkantor di Episentrum. Sementara, sekretariat DPP Golkar yang terdaftar di KPU berkantor di Slipi.

"Saya kembali mengajak seluruh kader dan kepengurusan Golkar di Riau untuk menghormati keputusan Mahkamah Partai dan SK Menteri Hukum dan HAM yang mengakui kepengurusan Golkar di bawah kepempinan Agung Laksono, hasil Munas di Ancol. Saya juga heran, ada beberapa Ketua DPD II Golkar di Riau adalah bupati, kok mereka tak mengakui SK Menkum HAM, mereka itu kan bagian dari pemerintah yang seharusnya memberi contoh ke masyarakat. Kalau mereka tak akui SK Menkum HAM itu, sama saja melawan pemerintah," kata mantan Bupati Inhil dua periode ini.

Dijelaskan Indra, mekanisme proses penjaringan calon bupati/walikota Partai Golkar sesuai juklak, yakni fit and proper test. Untuk calon bupati/walikota, Golkar Riau akan membuka penjaringan secara umum yang dapat diikuti seluruh kader Golkar. Setelah panitia penjaringan dibentuk di masing-masing kabupaten/kota, lalu pengurus DPD I akan menguji semua calon, kemudian beberapa nama yang dinilai layak akan dikirim ke DPP Golkar di Jakarta untuk menetapkan satu nama.

"Mekanismenya seperti itu, fit and proper test, bukan rapimdasus," tegas Indra.

Dengan sudah ditetapkannya juklak Musyawarah Daerah (Musda) dan Pilkada, lanjut Indra, pihaknya akan mempersiapkan pelaksanaan Musda diseluruh DPD II Golkar di Riau yang masa kepengurusan sudah berakhir.

"Payung hukum pelaksana tugas (plt) ada di Musda, kita sudah tetapkan 1 April 2015 nanti, semua DPD II akan dipimpin Plt hingga terpilihnya ketua definitif," tutup Indra.(***)