PEKANBARU, GORIAU.COM - Indonesia membutuhkan presiden yang berani dan reformis. Demikian kesimpulan dari diskusi publik bertemakan: "Presiden, antara Diinginkan dan Dibutuhkan" yang digelar Forum Diskusi Publik di lantai 4 gedung Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau, di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Sabtu (24/5/2014).

Diskusi yang dipandu Pemimpin Redaksi GoRiau.com, Hasan Basril tersebut menghadirkan dosen pascasarjana Administrasi Publik di Universitas Islam Riau yang juga Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi UIR Dr H Ahmad Tarmizi Yusa, MA, dosen Fakultas Hukum Universitas Riau Dr Mexsasai Indra, SH MH, Wakil Ketua PWI Riau Satria Utama Batubara dan Ketua AJI Pekanbaru Fahrurrozy sebagai nara sumber.Menurut Tarmizi, dari dua nama calon presiden yang bakal bertarung pada pemilihan presiden mendatang, yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto, masing-masing hanya memiliki satu dari dua syarat pemimpin yang dibutuhkan bangsa ini. "Ketika keamanan negara kita terancam, apakah ancamannya dari dalam maupun dari luar, sosok Prabowo yang kita butuhkan, karena dia berlatar belakang militer. Tapi, bila kita ingin reformasi ini dilanjutkan, maka Jokowilah pilihannya," kata Tarmizi. Menurut Tarmizi, dengan kelebihan dan kelemahannya masing-masing, Jokowi dan Prabowo sama-sama memiliki peluang untuk memenangkan pertarungan pada pilpres mendatang. "Namun kita berharap, siapa pun yang terpilih nantinya, harus konsisten meneruskan reformasi," harapnya.Ditambahkan Tarmizi, media massa sangat berperan memberikan pencerahan kepada publik terkait rekam jejak calon presiden. "Karena itu, media kita harapkan mengungkapkan rekam jejak kedua calon presiden secara jujur dan adil kepada publik. Jangan sampai semua media terseret pada kepentigan salah satu calon, sehingga berlaku tidak adil terhadap calon lainnya," ujarnya.Sementara Dr Mexsasai berpendapat, siapa pun yang terpilih menjadi presiden nantinya akan sulit membangun stabilitas pemerintahan. Ini merupakan konsekuensi dari dari sistim multipartai. "Tidak terakomodirnya kepentingan partai koalisi di pemerintahan, bisa mempengaruhi melemahnya dukungan partai bersangkutan terhadap pemerintah," kata Mexsasai.Ditambahkan Mexsasai, bila dikaitkan dengan kepentingan Riau ke depan, sebenarnya siapa pun yang terpilih jadi presiden tidak akan berpengaruh meningkatkan aliran dana APBN ke Riau. Sebab, untuk merebut lebih besar dana APBN yang menentukan adalah watak pemimpin daerah. "Bila watak pemimpin daerah kuat, maka yang muncul adalah desentralisasi. Namun, bila pemimpin pusat yang kuat, maka yang muncul adalah sentralistik," ujarnya.Satria Utama Batubara menilai Jokowi sosok yang menyejukkan, namun pihak di belakangnya. Sebaliknya, Prabowo merupakan sosok yang keras, namun di belakangnya banyak pihak yang menyejukkan. Satria berpendapat, masyarakat Indonesia sangat hedonis dan pragmatis, sehingga kecil kemungkinan mereka menjatuhkan pilihannya karena mempertimbangkan kepentingan bangsa. "Selama masyarakat Indonesia masih hedonis dan pragmatis, maka dalam memilih pemimpin hitung-hitungan mereka tetap akan mempertimbangkan siapa yang memberi lebih besar, sehingga yang terpilih nantinya adalah siapa yang uangnya paling banyak keluar," kata Satria.Satria menambahkan, momentum pilpres tidak bisa diingkari juga memberikan keuntungan finansial bagi banyak media, dengan adanya iklan dan pariwara calon presiden, namun dia mengingatkan media massa jangan sampai melepaskan fungsi kontrol sosialnya. "Media harus berupaya, bagaimana dua fungsi ini, yakni fungsi bisnis dan kontrol sosial, bisa sama-sama berjalan. Ini memang dilema berkepanjangan yang dihadapi pers," sambung Satria.Fahrurrozy menegaskan, media massa harus selalu independen dan konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial. Media massa yang berpihak pada kepentingan politik pihak tertentu, menurut Rozy, justru akan ditinggalkan pembaca. Dalam menginformasikan rekam jejak calon presiden, Rozy berpendapat, seharusnya media tidak hanya mengungkapkan sisi baiknya, tapi juga sisi negatifnya, sehingga publik mendapatkan informasi yang adil. "Informasi negatif ini bukan fitnah, tapi kenyataan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi harus dibedakan antara kampanye negatif dengan kampanye hitam," kata Rozy.Pada awal diskusi, koordinator Forum Diskusi Publik Amril Jambak menginformasikan, bahwa Forum Diskusi Publik ini digagasnya bersama Hasan Basril. Sesuai rencana awal, forum ini akan menggelar diskusi secara rutin, minimal sekali sebulan dengan tema yang berbeda. Kegiatan ini terbuka bagi siapa saja yang berminat berbagi informasi dan pemikiran. "Pada intinya, semua yang hadir dalam diskusi ini kita anggap narasumber," kata Amril. (has)