PEKANBARU, GORIAU.COM - Hasil tinjauan dan sidak ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sepanjang 2014 lalu mendapatkan catatan tersendiri bagi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), H Arsyadjuliandi Rachman.

Dimana dirinya menemukan banyak SKPD yang tidak memaksimalkan keberadaan PNS di lingkup kerja masing-masing. Bahkan banyak yang berstatus PNS dinonjobkan, sementara tenaga honorer melimpah.

"Ini tidak efesien, seharusnya mereka yang dinonjobkan tersebut bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditangani oleh honorer," kata Plt Gubri.

Untuk itu, dalam penerapan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru di Lingkungan Pemprov Riau mulai tahun ini akan diprofesionalkan. Mengingat untuk belanja aparatur negara yang dinilai cukup tinggi selama beberapa tahun belakangan.

Hal ini juga sesuai dengan apa yang diinginkan Presiden Joko Widodo untuk mengefesienkan anggaran, terutama belanja aparatur negara di daerah.

Pemprov Riau akan mempertimbangkan kembali beberapa jabatan yang dianggap mubazir untuk nantinya bisa saja dikurangi. Seperti jabatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di beberapa SKPD.

"Kita akan pertimbangkan, jika memang lebih baik (dikurangi, red), akan kita lakukan," tandasnya.***