PEKANBARU – Hari Kamis, 12 Juni 2025, menjadi momentum penting bagi Nahdlatul Ulama (NU) di Riau dalam mempertegas dukungannya terhadap perjuangan mewujudkan Daerah Istimewa Riau (DIR). Di Balai Adat Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), dukungan mengalir sejak pagi hingga sore dari berbagai unsur NU, mulai dari Pengurus Wilayah NU (PWNU) Riau, Muslimat NU, hingga Gerakan Pemuda Ansor.

“Luar biasa, kami terharu dan bangga. Apalagi kedatangan rombongan ini untuk menyampaikan dukungan secara tertulis,” ujar Ketua Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR) sekaligus Ketua Umum DPH LAMR, Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil.

Pertemuan ini turut dihadiri para tokoh LAMR dan BPP DIR, antara lain Datuk Seri H. Marjohan Yusuf (Ketua Umum MKA LAMR), Datuk Tarlaili, Datuk M. Fadli, Datuk Kamarudin, Datuk Firman dan Datuk Arman

Dari PWNU Riau hadir KH. R. Abdul Khalim Mahali, LL.B (Hons), MPIR, Mustasyar PWNU Abah Kyai Mujissin Al-Madari, serta para wakil ketua, sekretaris, dan ketua lembaga di lingkungan NU, seperti Dr. H. Darmawan, Buya Fadli Hsb, Anifam Tanjung, Slamet Riyadi, dan lainnya. Doa penutup dipimpin oleh Dr. Griven H. Putra.

Fondasi Sejarah dan Peradaban

Dalam sambutannya, Datuk Seri Taufik memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan dalam perjuangan DIR, mulai dari "Sembang Daerah Istimewa Riau", pembentukan BPP DIR, hingga deklarasi "Maklumat Daerah Istimewa Riau" pada Hari Kebangkitan Nasional. Webinar bertajuk "Strategi, Peluang, dan Tantangan" juga telah digelar, diinisiasi oleh Riau Research Centre.

Ia juga menyampaikan bahwa naskah akademik tentang DIR tengah disusun dan akan segera rampung.

Menurutnya, ada alasan historis dan budaya yang kuat untuk Riau menjadi daerah istimewa. Sejumlah kerajaan Melayu seperti Siak, Indragiri, Pelalawan, Gunung Sahilan, Lima Luhak Rohul, dan Andiko 44 masih eksis saat Indonesia merdeka, dan kemudian bergabung dengan Republik Indonesia serta menyerahkan kedaulatan dan harta benda.

“Riau juga merupakan pusat penyebaran bahasa Melayu oleh Kerajaan Sriwijaya, yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Dalam UU Provinsi Riau No. 19 Tahun 2022, karakteristik Riau diakui sebagai adat dan budaya Melayu. Maka, daerah istimewa Riau adalah bentuk pemulihan yang semestinya kita raih,” tegasnya.

Tahun "Keramat" 2025

Ketua PWNU Riau, KH. R. Abdul Khalim Mahali, menyebut 2025 sebagai “tahun keramat” untuk mewujudkan DIR, merujuk pada pola historis angka lima dalam status keistimewaan daerah lain seperti Yogyakarta (1950), Aceh (1959), dan pernyataan Gus Dur tentang Riau di awal 2000-an.

“Kami mendukung penuh. Riau pernah menyumbang 13 juta gulden saat awal kemerdekaan, dan kini menyumbang 30 persen lifting minyak nasional. Sudah sepatutnya Riau mendapat pengakuan khusus,” ujarnya.

Seluruh badan otonom NU Riau seperti Muslimat NU, Fatayat NU, GP Ansor, Pergunu, dan Pagar Nusa juga dikonsolidasikan dalam dukungan ini.

Dukungan Muslimat NU dan Ansor Riau

Muslimat NU Riau, melalui perwakilannya Seri Wardani, menegaskan kesiapan mereka menjadi bagian dari motor penggerak perjuangan. “Kami siap berjuang bersama untuk percepatan terwujudnya DIR,” ujarnya. Dukungan ini juga datang dari seluruh pengurus Muslimat NU kabupaten/kota se-Riau.

Ketua PW Ansor Riau, Khairul Huda, menyampaikan bahwa Ansor siap bersinergi dengan LAMR dan berbagai elemen masyarakat. “NU dan Melayu tidak bisa dipisahkan. Ansor siap mendukung penuh perjuangan berbasis adat dan budaya Melayu ini,” katanya.

Harapan dan Amanah

Ketua Umum MKA LAMR, Datuk Seri H. Raja Marjohan Yusuf, menyampaikan rasa syukurnya atas semangat kebersamaan ini. “Dukungan penuh dari NU dan seluruh elemen masyarakat menambah energi dan semangat bagi LAMR serta BPP DIR. Ini bukti bahwa perjuangan DIR adalah keinginan luhur masyarakat Riau. Ini hak yang harus kita ambil kalau tidak, akan hilang,” ujarnya penuh harap.

Ia juga menyampaikan bahwa sejauh ini perjuangan berjalan lancar, dengan semakin banyak pihak yang menyatakan dukungannya setiap hari. ***