PEKANBARU – Gubernur Riau, Syamsuar, mengungkapkan pihaknya masih menunggu dua minggu kedepan terkait kebijakan larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang menjadi keluhan para petani sawit.

Sebagaimana diketahui, kebijakan larangan ekspor sawit membuat pabrik mengalami kelebihan suplai CPO, sehingga Tandan Buah Segar (TBS) yang dijual petani dibeli dengan harga murah.

"Ini memang disampaikan (petani) ke kami, kita tunggu perkembangan dua minggu ini," ujar Syamsuar, Kamis (19/5/2022).

Ketua DPD Golkar Riau ini menambahkan, persoalan ini sebenarnya tidak hanya dialami oleh petani di Riau saja, karena hal yang sama juga dialami oleh para petani di provinsi lain.

"Jadi bukan hanya kita, tapi gubernur lain juga menyampaikan hal yang sama," katanya. Untuk itu, dia berharap Presiden Joko Widodo bisa memberikan pertimbangan dan solusi terhadap permasalahan yang terjadi ini. Sehingga, ada kebijakan yang membuat petani tidak resah lagi.

Sebagai informasi, kebijakan pemerintah yang melarang ekspor crude palm oil (CPO) telah menyebabkan turunnya harga penjualan tandan buah segar atau TBS di tingkat petani sawit.

Gubernur Riau Syamsuar mengatakan berdasarkan pemantauan langsung di lapangan dan laporan dari pemerintah kabupaten/kota, ditemukan fakta bahwa tangki timbun perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) maupun di tangki penampungan akhir, diperkirakan hanya mampu menampung CPO untuk dua minggu ke depan.

Menurutnya kondisi yang merugikan masyarakat ini tentu sangat mengusik dirinya selaku orang nomor satu di Bumi Lancang Kuning. Karena itu, dia akan segara melaporkan persoalan ini kepada Presiden RI Joko Widodo.

"Saya selaku Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah akan melaporkan segera kondisi ini kepada Bapak Presiden," ungkapnya. ***