TELUKKUANTAN - Fraksi-fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau sangat menyayangkan sikap dari sebagian tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kuansing 2016-2021.

Pasalnya, selama pembahasan Perda RPJMD, orang-orang yang ditunjuk Bupati Kuansing, Drs. H. Mursini, MSi, menunjukkan sikap yang tak ingin bekerjasama.

Seperti yang disampaikan Sastra Febriawan, SP, MSi, selaku juru bicara Fraksi Golkar, tingkat kehadiran 'orang-orang kepercayaan bupati' sangat minim ketika pembahasan di DPRD.

"RPJMD ini sangat penting untuk pembangunan Kuansing lima tahun mendatang. Sayang, orang-orang yang diberi amanah hanya beberapa kali hadir, bahkan tak pernah," ujar Sastra saat sidang paripurna DPRD Kuansing dengan agenda pandangan umum fraksi, Rabu (18/1/2017) siang.

Dikatakan Sastra, RPJMD merupakan penjabaran visi misi bupati. Namun, data-data yang disajikan tidak relevan dengan kondisi terkini.

Senada dengan itu, Jefri Antoni, ST selaku juru bicara Fraksi Demokrat, karena rendahnya tingkat kehadiran tim penyusun, banyak program-program yang tak bisa dijelaskan.

"Beberapa program tak bisa dijelaskan oleh tim yang datang. Seharusnya, semua tim penyusun hadir agar bisa menjelaskan apa yang akan diperbuat bupati," ujar Jefri.

Begitu juga halnya dengan fraksi PKB Plus. Kendati demikian, kata Musliadi, SAg, selaku juru bicara, DPRD tetap membahas dan membawa draf ke paripurna.

"Ini dilakukan untuk Kuansing. Makanya sampai pada paripurna," ujar Cak Mus.

Untuk itu, Cak Mus memberi saran agar bupati benar-benar menunjuk orang-orang yang berkompeten untuk melakukan sesuatu. Sehingga ke depan, persoalan seperti ini tidak terulang lagi. *** #KUANSING