DUMAI - Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD Dumai mengingatkan Pemerintah Kota (Pemko) Dumai untuk serius membenahi manajemen pemerintahan yang dinilai masih amburadul, serta masalah klasik pedagang kaki lima di Kota Dumai, Riau.

Seperti yang disampaikan Wakil Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera Muhammad Ali kepada GoRiau.com mengatakan, Pemko Dumai diminta untuk serius menyelesaikan masalah PKL. Saat ini keberadaan PKL yang berencana direlokasi ke Pasar Kelakap Tujuh, harus disertai kelengkapan sarana dan pra sarana.

Menurutnya, Pasar Kelakap Tujuh harus dilengkapi permainan anak-anak dan termpat parkir yang memadai. Sehingga masyarakat atau konsumen pun mau berbelanja ke sana dan pemerintah pun konsisten merelokasi semua pedagang.

"Pedagang sendiri tidak ada yang keberatan membayar retribusi. Selama ini pedagang juga sudah membayar retribusi. Tapi apa bentuk perhatian pemerintah sendiri atas retribusi yang sudah dibayarkan pedagang," ujarnya, Kamis (8/12/2016) di Jalan Janur Kuning.

Baca Juga: Dalam Setahun PKL di Dumai Mampu Hasilkan PAD Hingga Miliaran Rupiah

Ditempat yang sama Ketua Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dumai Tengku Agus Indra Jaya juga mengatakan, PKS memberikan peringatan kepada Pemko Dumai untuk membenahi manajemen pemerintahan yang dinilai masih amburadul.

"Memasuki RAPBD 2017, pemerintah belum melantik pejabat yang akan duduk di SOPD (Struktur Organisasi Pemerintah Daerah) yang baru. Sehingga pembahasan RAPBD masih dengan SOPD yang lama dan pejabat yang lama," ungkapnya.

Seharusnya pemerintah sejak sebulan yang lalu sudah menyusun RAPBD. Namun sekarang saja masih pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara di dewan. Pihaknya menilai pemerintah belum serius menyelesaikan RAPBD 2017, apalagi APBD 2017.

Baca Juga: DPD PKS Kota Dumai Ingatkan Walikota akan Janjinya di Tahun 2017 Nanti

"Apalagi 2017, program pemerintah daerah harus sejalan dengan pemerintah pusat. Dalam KUA-PPAS sendiri masih banyak kegiatan seremonial, bukan lebih banyak kegiatan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat. Setidaknya mengurangi kegiatan seremonial dan mengedepankan kegiatan infrastruktur yang lebih bermanfaat pada masyarakat," bebernya.*** #DUMAI