PEKANBARU - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau menggelar seminar bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional (Satgas PHKEN), Selasa (9/12/2025). Seminar yang mengusung tema "Integrasi Ketahanan Energi, Ekonomi Sirkular, dan Kesejahteraan Masyarakat" ini membahas potensi dan tantangan hilirisasi pertanian/perkebunan serta transisi energi berkelanjutan di Provinsi Riau.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Riau, Prof. Hermandra, dalam sambutannya menyatakan tema tersebut sangat relevan untuk dibahas dan diaktualisasikan. Ia menekankan pentingnya mencari strategi integrasi pemanfaatan berbagai sumber energi untuk sektor transportasi, industri, dan bangunan guna menunjang kesejahteraan masyarakat.

"Kita melihat di Riau, ada minyak, ada perkebunan sawit yang luas. Tapi apakah itu mensejahterakan? Jalan rusak dilintasi truk-truk besar. Siapa yang menikmati kesejahteraannya? Semua pihak harus berbenah," ujar Hermandra, menyoroti perlunya pemerataan manfaat pembangunan.

Dekan FISIP Universitas Riau, Meizi, menyatakan isu ketahanan energi, hilirisasi perkebunan, ekonomi sirkular, dan kesejahteraan rakyat merupakan satu kesatuan yang menentukan pembangunan daerah. Hilirisasi komoditas unggulan Riau seperti kelapa sawit, kelapa, dan karet dinilainya bukan hanya sumber pendapatan regional, tetapi juga jalan menuju kemandirian energi nasional melalui pengembangan bioenergi.

"Kami berharap FISIP dapat memberikan kontribusi nyata, tidak hanya sekadar wacana, tetapi ditindaklanjuti melalui riset dan pengabdian masyarakat," kata Meizi.

Sekretaris Satgas PHKEN, Dani Setiawan, mengungkapkan bahwa Satgas yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 telah mengusulkan 18 proyek strategis hilirisasi dan ketahanan energi nasional senilai Rp600 triliun kepada Presiden. Proyek-proyek tersebut kini sedang dalam tahap studi kelayakan.

"Salah satu usulan adalah membangun industri pengolahan kelapa, dan salah satu lokasi usulan ada di Provinsi Riau. Karena itu, diskusi dan masukan dari akademisi di Riau sangat penting," jelas Dani. Ia menegaskan agenda hilirisasi dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, membangun industri penyerap tenaga kerja, dan dilakukan secara berkelanjutan.

Tim Ahli Anggota Pelaksana Satgas PHKEN, M. Kholid Syeirazi, menjelaskan pentingnya hilirisasi sebagai pintu masuk reindustrialisasi. Ia mengkritik pola ekonomi ekstraktif yang hanya mengekspor bahan mentah, sehingga nilai tambah dinikmati negara lain.

"Kita ekspor CPO USD800 per ton, tapi impor produk kimia turunannya USD3.000 per ton. Potensi loss-nya besar. Kita harus keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan mengatasi gejala deindustrialisasi dini dengan mendorong hilirisasi," paparnya. Kholid juga menyoroti rezim perizinan yang kompleks sebagai salah satu penghambat investasi.

Pemaparan dari pemerintah pusat mendapat respons kritis dari akademisi dan pemangku kepentingan daerah. Guru Besar Universitas Riau, Prof. Yusmar Yusuf, menyampaikan kekecewaannya atas pola hubungan pusat-daerah yang dianggap masih bersifat "kolonial".

"Jangan ulang lagi bahasa-bahasa nubuat yang protektif. Kami sudah lelah. Ketika bicara lokasi proyek, jangan sampai lagi Jakarta yang menentukan segalanya. Jangan bermain-main dengan semangat recentralisasi," tegas Yusmar dengan emosi. Ia mendesak agar pembangunan memandang alam bukan sekadar resource (sumber daya) untuk dieksploitasi, tetapi sebagai warisan suci yang harus dijaga.

Bupati Indragiri Hilir, Herman, menyoroti persoalan konkret di daerahnya yang merupakan produsen kelapa terbesar. Ia mempertanyakan komitmen pemerintah pusat dalam hilirisasi kelapa, mengingat dalam pembahasan rencana pembangunan pabrik pengolahan, daerahnya justru tidak masuk dalam program prioritas 2026.

"Saya ingin bertanya, di mana lokasi pabriknya akan dibangun? Kami butuh kepastian untuk disampaikan ke masyarakat. Jangan sampai nanti dibangun di Bukit Tinggi atau Medan, masyarakat kami kecewa," ujar Herman. Ia juga menceritakan pengalamannya membangun kembali lumbung pangan dengan menaikkan harga pembelian gabah, yang terbukti meningkatkan kesejahteraan petani.

Manajer Kampanye dan Pengarusutamaan Keadilan Iklim WALHI Riau, Ahlul Fadli, menekankan pentingnya mitigasi dampak sosial dan lingkungan dalam proyek hilirisasi. Ia mengingatkan bahwa sistem energi sering menciptakan ketidakadilan dengan merusak ekosistem dan mengancam kesehatan kelompok rentan.

"Proyek hilirisasi harus memberi manfaat sosial dan lingkungan secara berkelanjutan, serta melibatkan masyarakat secara setara. Jangan sampai hanya mengulang pola ekstraktif yang menimbulkan ketidakadilan baru," pungkas Ahlul.

Seminar ini diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi dan memberikan masukan strategis bagi pemerintah dalam merancang dan mengimplementasikan program hilirisasi yang berkeadilan dan berkelanjutan di Riau. ***