PEKANBARU – Nasib petani cabai di Provinsi Riau kian memprihatinkan. Di tengah kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, jumlah petani yang menanam cabai justru semakin berkurang. Akibatnya, ketersediaan cabai di pasaran mulai sulit ditemukan.

Kondisi ini mendapat sorotan Ketua Komisi II DPRD Riau yang membidangi Pertanian dan Perkebunan, Adam Syafaat. Ia menilai, berkurangnya petani cabai tidak bisa dilepaskan dari minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap sektor pertanian, terutama kebijakan penghapusan bantuan bagi kelompok petani cabai.

"Kita cabainya enggak ada di masyarakat, petani-petani enggak ada yang nanam cabai," ujar Adam Syafaat, Selasa (3/11/2026).

Politisi PKS tersebut mengkritik kebijakan pemerintah yang justru menghilangkan bantuan pertanian dengan alasan kondisi keuangan daerah sedang mengalami defisit.

Menurutnya, meskipun kondisi fiskal daerah sedang sulit, bantuan untuk petani cabai seharusnya tidak menjadi sasaran pengurangan anggaran. Sebab, komoditas cabai memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas harga pangan dan inflasi.

"Kemarin sudah saya bilang, mestinya pemerintah, walaupun parah defisitnya, bantuan kepada petani cabai itu jangan dihilangkan," tegasnya.

Adam mengingatkan, cabai bukan sekadar komoditas pelengkap kebutuhan dapur masyarakat. Fluktuasi harga cabai dapat memberikan tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga dan turut memengaruhi kondisi harga pangan.

"Kalau cabai mahal, pasti barang-barang lain mahal. Tandatangannya cabai itu," katanya.

Ia menyayangkan perhatian pemerintah daerah terhadap kelompok petani cabai yang dinilai masih minim. Padahal, bantuan yang dibutuhkan petani sebenarnya tidak selalu harus dalam jumlah besar.

Mulai dari pupuk, bibit unggul, mulsa plastik hingga obat-obatan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman merupakan kebutuhan mendasar yang dapat membantu petani mempertahankan produksi.

"Berapalah bantuan seperti pupuknya, bibitnya, kemudian obat-obatannya. Maksudnya petani-petani cabai, kelompok petani cabai itu dibantu, sehingga cabai banyak di setiap daerah. Itu nggak ada di dinas-dinas itu," ungkapnya.

Politisi PKS Dapil Rohul ini menjelaskan, salah satu beban terbesar petani cabai adalah biaya pembelian obat-obatan semprot. Tanaman cabai sangat rentan terserang hama dan penyakit, mulai dari daun keriting, pertumbuhan tanaman yang tidak optimal hingga minimnya buah yang dihasilkan.

Jika serangan penyakit tidak segera ditangani, petani berisiko mengalami penurunan produksi bahkan gagal panen.

Karena itu, Adam berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kebutuhan obat-obatan pertanian. Apalagi, kondisi cuaca yang tidak menentu turut menambah risiko bagi petani cabai.

"Kalau itu dibantu, pasti semangat orang itu bertani cabai, apalagi dalam kondisi cuaca," harapnya.

Adam meminta pemerintah tidak memandang bantuan pertanian cabai sebagai belanja kecil yang bisa dengan mudah dihapus ketika anggaran daerah mengalami tekanan.

Menurutnya, kebijakan tersebut justru perlu dilihat sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan pangan daerah. Sebab, ketika petani kehilangan dukungan dan memilih berhenti menanam, masyarakat pada akhirnya akan menghadapi persoalan pasokan dan harga cabai.

Ia pun berharap pemerintah daerah kembali mengalokasikan anggaran bantuan bagi kelompok petani cabai agar produksi lokal dapat ditingkatkan dan ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah bisa ditekan.

Namun, ketika ditanya mengenai kepastian anggaran bantuan petani cabai dalam APBD 2027, Adam belum dapat memastikan apakah program tersebut akan kembali diakomodasi.

"Nggak tahu lah, kita lihat lah gitu," pungkasnya. ***