PEKANBARU – Banjir yang terus berulang setiap musim hujan di Kota Pekanbaru kembali menuai kritik dari kalangan DPRD. Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Roni Pasla, menilai persoalan banjir tidak pernah disentuh secara menyeluruh oleh pemerintah kota, terutama pada bagian hilir dan saluran pembuangan akhir.

“Begitu hujan, langsung banyak genangan air. Banjir di mana-mana. Persoalan utamanya itu sebenarnya ada di pembuangan akhirnya,” kata Roni Pasla saat ditemui di DPRD Pekanbaru, Senin siang, 11 Mei 2026.

Menurut dia, banyak sungai yang menjadi muara drainase lingkungan mengalami penyempitan. Kondisi itu menyebabkan aliran air tersendat dan akhirnya meluap ke permukiman warga.

Roni menyebut upaya normalisasi sungai yang dilakukan pemerintah melalui dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) maupun Perkim belum menyentuh akar persoalan.

“Memang ada normalisasi sungai, ada galian. Tapi kalau hilir atau pembuangan akhirnya tetap menyempit, air akan tetap antre masuk ke sungai. Akhirnya terjadi penyumbatan di ujung dan air meluap ke mana-mana,” ujarnya.

Ia menilai persoalan banjir di Pekanbaru selama ini cenderung ditangani secara parsial dan tidak terintegrasi. Drainase lingkungan yang buruk ditambah penyempitan sungai membuat genangan cepat muncul meski hujan turun dalam waktu singkat.

Tak hanya mengkritik teknis penanganan banjir, Roni juga menyinggung minimnya ruang DPRD dalam menentukan prioritas pembangunan. Ia mengungkapkan banyak usulan anggota dewan terkait perbaikan drainase dan penanganan banjir tidak diakomodasi dalam program 2026.

“Seluruh anggota DPRD turun reses, jemput aspirasi masyarakat. Hampir semua mengusulkan soal banjir dan drainase. Tapi faktanya, usulan kami tidak masuk dalam program 2026,” katanya.

Ia mengaku DPRD saat ini hanya bisa menjalankan fungsi pengawasan dan memberi dorongan kepada pemerintah kota, sementara keputusan program tetap berada di tangan eksekutif.

“Kita hanya bisa menyarankan dan mengusulkan karena masyarakat yang merasakan langsung dampaknya. Tapi sampai sekarang masalah drainase belum juga dilakukan secara serius oleh pemerintah kota,” ujar politikus PAN itu.

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya jarak antara kebutuhan warga di lapangan dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Pekanbaru. Di tengah banjir yang terus berulang, proyek drainase dan pembenahan aliran air justru belum terlihat menjadi prioritas utama. ***