PEKANBARU – DPRD Riau menyoroti tingginya harga serta kelangkaan minyak goreng yang terjadi di sejumlah wilayah di Pekanbaru dan sekitarnya. Kondisi ini dikeluhkan masyarakat karena harga minyak goreng merek minyak kita disebut telah mencapai Rp23 ribu per kemasan, bahkan sempat mengalami kekosongan selama beberapa hari.

Wakil Ketua DPRD Riau H Budiman Lubia SH, menegaskan, pemerintah bersama pihak terkait harus segera mengambil langkah untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng di pasaran. Menurutnya, peran Bulog sangat penting dalam menjaga stabilitas kebutuhan pokok masyarakat.

“Yang pertama kita berharap sebagai penyuplai dan pendistribusi, Bulog harus hadir menstabilkan keadaan. Baru-baru ini kami juga sudah melakukan kunjungan ke Bulog dan secara umum saat itu stok disebut aman,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam rantai distribusi terdapat tingkatan mulai dari D1 sebagai produsen, D2 sebagai agen, hingga D3 pengecer. Namun di lapangan, distribusi dinilai masih belum berjalan optimal sehingga memicu gejolak harga.

Menurutnya, persoalan ini dipengaruhi oleh tingginya harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di pasar internasional. Kondisi tersebut membuat sebagian pengusaha lebih tertarik menjual produknya ke luar negeri dibanding memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Karena harga CPO luar negeri lebih tinggi, pengusaha lebih tertarik ekspor. Makanya pemerintah dulu menerapkan Domestic Market Obligation (DMO), yaitu kewajiban 30 persen untuk kebutuhan dalam negeri,” jelasnya.

Ia menambahkan, kebijakan DMO diterapkan agar pasokan minyak goreng di dalam negeri tetap terjaga dan masyarakat tidak kesulitan memperoleh kebutuhan pokok tersebut.

Namun demikian, DPRD menilai pengawasan terhadap implementasi kebijakan itu masih perlu diperketat. Pasalnya, ada dugaan distribusi belum sepenuhnya sampai kepada masyarakat sesuai ketentuan.

“Nah ini yang harus diawasi. Apakah benar disuplai ke masyarakat atau hanya formalitas untuk syarat ekspor saja,” katanya.

Untuk itu, DPRD Riau melalui Komisi II berencana kembali memanggil perusahaan-perusahaan terkait guna memastikan distribusi berjalan sesuai aturan. Sebelumnya, dari sekitar 20 perusahaan yang dipanggil, hanya tujuh yang hadir memenuhi undangan.

Selain minyak goreng, DPRD juga menyoroti isu kelangkaan BBM bersubsidi yang sempat menimbulkan keresahan masyarakat. Namun ditegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum menaikkan harga BBM subsidi.

“Harga solar subsidi tetap Rp6.800 per liter dan Pertalite tetap Rp10 ribu. Tidak ada kenaikan sampai hari ini,” tegasnya.

Ia menduga kepanikan masyarakat dipicu isu kenaikan harga BBM yang menyebabkan aksi penimbunan di sejumlah tempat.

“Ada kewaspadaan masyarakat, ada yang menimbun karena isu Pertalite mau naik. Padahal kenyataannya tidak ada,” ujarnya.

DPRD meminta seluruh pihak, termasuk aparat pengawas dan distributor, bersama-sama mengawasi distribusi minyak goreng dan BBM agar tidak ada oknum yang memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi.

“Mudah-mudahan masyarakat tidak terpancing isu. Yang paling penting sekarang adalah pengawasan agar tidak ada yang bermain,” tutupnya. ***