PEKANBARU, GORIAU.COM - DPRD Riau sangat menyesalkan munculnya keputusan untuk tetap menjual tiket penutupan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII yang akan digelar besok, Kamis (29/9/2012). PB PON tidak belajar dari pengalaman acara pembukaan dan tidak mempertimbangkan kondisi masyarakat Riau.

''Kita sangat tidak setuju dengan penjualan tiket terutama untuk acara pembukaan dan penutupan PON. Dan kenyataannya saat pembukaan, banyak bangku kosong dan ujung-ujungnya digratiskan untuk meramaikan. Aneh juga kalau pada penutupan ini dilakukan penjualan tiket meski harganya sudah diturunkan,'' ujar anggota DPRD Riau DR Koko Iskandar kepada sejumlah wartawan, Rabu ((19/9/2012).

Dijelaskannya, PB PON sudah gagal memobilisasi massa pada pembukaan dan ini telah menimbulkan berbagai asumsi di tengah masyarakat. Tapi anehnya, kegagalan itu bukan menjadi bahan renungan, justru tetap ngotot menjual tiket meski harganya diturunkan.

PON menurutnya, merupakan kegiatan nasional yang anggaraannya sudah sangat jelas yaitu APBD dan APBN yang notabene adalah uang rakyat. Karena sudah menggunakan uang rakyat, maka jangan lagi rakyat dibebani.

Selain sulit mempertanggung jawabkan pemasukan dari tiket tersebut, penetapan penjualan tiket juga tindakan sepihak PB PON karena sebelumnya tidak ada pembahasan masalah tiket saat pengajuan anggaran pelaksanaan PON ke DPRD. Dan tidak ada pembicaraan kalau panitia kekurangan dana.

Anggaran pelaksanaan PON sudah dialokasikan sebesar Rp500 miliar melalui APBD dan dukungan dana pemerintah pusat Rp100 mliar. ''Jadi dana yang dikumpulkan dari tiket itu untuk apa. Penggunaannya sampai sekarang tidak jelas,'' tambahnya.

Selain itu, kebijakan pengenaan tiket tersebut juga tidak mempertimbangan culture masyarakat Riau yang belum ''maniak'' olahraga. ''Di sini berbeda dengan daerah lain seperti Surabaya dan Bandung. Di daerah lain, olahraga sudah dekat dengan kehidupan masyarakatnya dan mereka dengan rela merogoh kocek untuk menyaksikan event-event olahrara,'' jelasnya.

Jadi menurut Koko, kebijakan tiket tersebut merupakan inisiatif PB PON tidak ada hubungannya dengan kekurangan dana karena anggaran penyelenggaraan sudah digelontorkan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan PB PON.

''Apalagi dengan alasan keamanan dan kenyamanan, itu jelas mengada-ada,'' tegasnya. (nti)