PEKANBARU - Ketua DPRD Provinsi Riau, Indra Gunawan Eet pesimis, rencana pemprov Riau meminjam uang untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp4,4 triliun kepada pihak ketiga diakomodir dewan.

Dikatakan Eet, sebenarnya peminjaman uang itu sah-sah saja. Namun, harus mengikuti sejumlah persyaratan, diantaranya memasukkan rancangan ke Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan melampirkan laporan APBD tiga tahun sebelumnya.

"Saya pesimis, karena tidak mengikuti mekanismenya dari awal. Yang disampaikan fraksi Golkar, Demokrat kemarin kan sudah jelas. Makanya untuk dimasukkan ke APBD 2020 itu rasanya tidak mungkin," kata Eet, Selasa (5/11/2019).

Jika memang akan dimasukkan ke APBD, lanjut Eet, sebaiknya pada anggaran tahun selanjutnya. Sehingga regulasi serta penggunaannya akan lebih matang dan jelas.

"Ini kan pinjaman utang yang cukup besar, makanya regulasi itu harus jelas. Kalau dianggarkan untuk tahun berikutnya bisa lebih matang, bisa kita buat pansusnya," ujar politisi Golkar tersebut.

Sebelumnya diberitakan, fraksi Golkar dengan tegas menolak rencana peminjaman Rp4,4 triliun kepada pihak ketiga. Menurut juru bicara fraksi Golkar, Amyurlis, pemprov mestinya memikirkan risiko ke depannya jika memang Rp4,4 triliun itu dimasukkan ke APBD 2020.

Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution yang hadir dalam paripurna mengatakan, bahwa masih ada mekanisme yang harus dilalui. Dikatakannya, pemprov akan menjawab segala pertanyaan dan saran yang disampaikan fraksi di DPRD Riau terlebih dahulu pada Rabu (6/11/2019) besok.

"Intinya kan sudah berjalan, jadi ikuti saja mekanismenya nanti keputusannya menyusul. Kita tunggu saja jawaban kepala daerah atas pandangan fraksi ini pada Rabu besok," ujarnya singkat.***