PEKANBARU – Komisi IV DPRD Riau mendorong Pemerintah Provinsi Riau segera melakukan pemetaan dan evaluasi terhadap status ruas-ruas jalan di wilayah Riau. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selama ini tersedot untuk pemeliharaan ribuan kilometer jalan provinsi.

Ketua Komisi IV DPRD Riau, Ma'mun Solikhin, mengatakan panjang jalan provinsi di Riau jauh melampaui sejumlah provinsi tetangga. Kondisi ini membuat kebutuhan anggaran pemeliharaan jalan semakin besar, sementara kemampuan fiskal daerah masih terbatas.

"Kalau kita bandingkan dengan provinsi lain, panjang jalan provinsi di Riau luar biasa. Di Jambi sekitar 1.300 kilometer, di Sumatera Barat sekitar 1.600 kilometer, sedangkan Riau mencapai sekitar 3.000 kilometer. Ini tentu menjadi beban yang sangat besar bagi APBD," ujar Ma'mun, Selasa (14/7/2026).

Menurutnya, salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah mengusulkan sejumlah ruas jalan strategis menjadi jalan nasional. Sementara ruas yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai jalan provinsi dapat dikembalikan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

"Karena itu kami mengusulkan dilakukan alih status. Ada ruas yang layak menjadi jalan nasional dan ada juga yang bisa dikembalikan ke kabupaten/kota, sehingga beban pemerintah provinsi bisa berkurang," katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, pada 2024 lalu terdapat sekitar 190 kilometer jalan kabupaten/kota yang dialihkan menjadi jalan provinsi. Namun, seiring perkembangan kondisi infrastruktur dan kebutuhan daerah, menurutnya perlu dilakukan evaluasi ulang agar pembagian kewenangan menjadi lebih proporsional.Ma'mun menambahkan, pembahasan mengenai alih status jalan tersebut akan dilanjutkan melalui rapat gabungan bersama pemerintah daerah. Dalam forum itu nantinya akan dipetakan ruas-ruas jalan yang memenuhi persyaratan untuk dialihkan statusnya.

Selain membahas persoalan jalan, Komisi IV DPRD Riau juga menyoroti kondisi Jembatan Taman Bingkuang Lama yang hingga kini masih ditutup sementara akibat hilangnya baut penyangga yang diduga dicuri oleh orang tidak dikenal.

Menurut Ma'mun, jembatan tersebut telah ditutup sekitar dua bulan demi menjaga keselamatan masyarakat. Ia meminta pemerintah segera mengambil langkah perbaikan agar akses masyarakat dapat kembali normal tanpa mengabaikan aspek keamanan.

"Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu segera memperbaiki kerusakan yang ada agar jembatan ini bisa kembali difungsikan," tegasnya.

Komisi IV berharap upaya penataan status jalan dan percepatan perbaikan infrastruktur yang rusak dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran daerah sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Riau. ***