PEKANBARU – Metode pengentasan kemiskinan di Indonesia membutuhkan rekonstruksi menyeluruh agar bantuan negara tidak lagi salah sasaran. Anggota DPR RI, Syahrul Aidi, mengusulkan adanya pemisahan status kependudukan yang jelas antara kategori "fakir" dan "miskin" dalam struktur kebijakan sosial nasional.

Dalam diskusi sekaligus silaturahmi dengan insan pers Riau di Wareh Kupi, Arifin Achmad, Pekanbaru, Kamis (23/4/2026), Syahrul Aidi menilai selama ini program bantuan sosial sering kali tumpang tindih karena tidak adanya batasan indikator yang tegas. Hal ini mengakibatkan efektivitas penyaluran bantuan terhambat oleh pendataan yang tidak sinkron.

"Fakir didefinisikan sebagai orang yang benar-benar tidak mampu bekerja sehingga hidupnya harus ditanggung penuh oleh negara, sedangkan miskin adalah mereka yang masih mampu bekerja namun butuh pemberdayaan untuk mandiri," urai Syahrul.

Syahrul menegaskan bahwa dengan pembedaan kategori tersebut, program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau pembangunan Rumah Layak Huni akan memiliki sasaran yang lebih akurat. Fokus bantuan untuk kelompok miskin seharusnya beralih pada penguatan kapasitas ekonomi dan akses permodalan, bukan sekadar pemberian bantuan tunai yang bersifat sementara.

Namun, ia juga menyatakan kekhawatiran terkait kebijakan baru Pemerintah Pusat yang meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran fantastis mencapai Rp325 triliun. Program tersebut dikhawatirkan menggerus anggaran yang selama ini dikhususkan untuk pemberdayaan ekonomi di tingkat akar rumput.

"Ada kekhawatiran program MBG justru memangkas dana desa yang selama ini menjadi penggerak ekonomi warga di pelosok, di beberapa daerah dana desa kini menyusut hingga tersisa Rp300 juta saja," paparnya.

Kondisi ini dinilai kontraproduktif dengan semangat pengentasan kemiskinan berbasis pembangunan daerah. Penurunan anggaran desa tersebut berpotensi menghentikan proyek-proyek strategis seperti pembangunan jalan produksi dan infrastruktur desa yang sebenarnya sangat dibutuhkan warga untuk keluar dari jerat ekonomi rendah.

Selain persoalan anggaran, Syahrul mengkritik implementasi proyek pemerintah di lapangan yang terkadang tidak strategis dan terlalu didominasi peran aparat ketahanan pangan. Ia mendesak pemerintah untuk mengembalikan jalur partisipasi masyarakat agar program bantuan sosial selaras dengan kebutuhan riil warga di daerah. ***