PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen menempatkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai rujukan utama dalam menyusun setiap kebijakan strategis daerah. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Supriyadi, menekankan bahwa perencanaan pembangunan yang efektif harus berpijak pada fakta serta kondisi riil di lapangan.

Hal itu disampaikan Supriyadi saat menghadiri Rilis Berita Resmi Statistik yang digelar BPS Provinsi Riau, Selasa (2/6/2026). Baginya, paparan statistik tersebut merupakan instrumen krusial untuk mengevaluasi capaian kinerja sekaligus mengarahkan arah kebijakan agar selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

"Bagi kami, rilis Berita Resmi Statistik bukan sekadar agenda rutin, tetapi merupakan forum strategis untuk membaca kondisi riil Provinsi Riau, mengevaluasi capaian pembangunan, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berangkat dari data dan fakta di lapangan," urainya.

Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian pemerintah adalah pengendalian inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi di Riau pada April 2026 berada di angka 2,37 persen secara tahunan. Supriyadi menilai posisi tersebut masih dalam koridor terkendali, berkat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga.

Meski demikian, pemerintah daerah terus mencermati fluktuasi harga pada kelompok bahan makanan, minuman, tembakau, hingga perumahan yang menjadi penyumbang utama inflasi. Komoditas pangan strategis seperti beras dan cabai menjadi komoditas yang mendapat pengawasan ketat agar tidak membebani daya beli masyarakat.

Selain inflasi, Supriyadi menyoroti pentingnya Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai tolok ukur kesejahteraan masyarakat di sektor perkebunan dan pertanian. Data ini diakui menjadi landasan pemerintah dalam merancang kebijakan pertanian yang lebih spesifik berdasarkan sektor dan wilayah guna memastikan peningkatan produksi berbanding lurus dengan kesejahteraan petani.

Tidak hanya sektor agraris, data statistik mengenai kinerja ekspor-impor serta pariwisata juga menjadi rujukan dalam merumuskan langkah hilirisasi dan diversifikasi produk unggulan daerah. Informasi tersebut diolah untuk memastikan sektor pariwisata yang dikembangkan mampu memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal.

Pihaknya memastikan bahwa penguatan tata kelola pembangunan berbasis data akan terus dilakukan. Dengan penggunaan data yang akurat, setiap program kerja diharapkan mampu menjawab kebutuhan nyata warga Riau dan meminimalisir kekeliruan dalam perencanaan.

"Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat. Karena itu, Pemerintah Provinsi Riau akan terus memperkuat tata kelola pembangunan berbasis data agar setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," tambahnya.(Adv)