BENGKALIS, GORIAU.COM - Meski APBD Kabupaten Bengkalis terdengar gaungnya besar, namun jika dibandingkan dengan persoalan infrastruktur yang dihadapi kabupaten tertua di Riau ini, dana tersebut belum ada apa-apanya. Sangat dibutuhkan dukungan pusat untuk membantu mempercepat ketertinggalan infrastruktur di Negeri Junjungan.

''Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bengkalis baru sekitar 40 persen. Kendati APBD Bengkalis cukup besar setiap tahunnya, dengan kondisi tersebut belum mencukupi dan sangat butuh dukungan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi,'' ujar Bupati Herliyan dalam sambutannya ketika kunjungan kerja Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro ke Bengkalis, Selasa (16/5/2015).

Di samping itu, tambah Bupati, letak Kabupaten Bengkalis yang berada di garda terdepan wilayah Indonesia, berbatasan langsung dengan negara tetangga, tentunya ada kepentingan nasional untuk ikut membantu percepatan infrastruktur maupun program lainnya di Kabupaten Bengkalis.

Persoalan lain yang cukup serius dihadapi Kabupaten Bengkalis, kata Bupati, adalah masalah abrasi yang sudah terjadi sejak tahun 1960. Di beberapa daerah pesisir, tingkat abrasi ada yang mencapai 1,5 per tahun sehingga jika tidak ditangani secara baik akan berdampak berkurangnya wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Terkait program pemberdayaan desa, Bupati memaparkan bahwa setiap tahun Pemkab Bengkalis telah mengalokasikan dana desa (ADD) minimal Rp1 miliar per desa setiap tahunnya dan tertinggi mencapai Rp4 miliar.

Kemudian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Pemkab Bengkalis sejak 5 tahun terakhir telah menyalurkan dana melalui program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) sebesar Rp5 miliar per desa (Rp1 miliar per desa setiap tahunnya).

Selanjutnya untuk percepatan infrastruktur desa, Pemkab Bengkalis juga telah mengalokasikan dana program Inbup PPIP sebesar Rp1 miliar per desa dan Rp3 miliar per kecamatan setiap tahunnya sejak tahun 2012.

Hal senada disampaikan Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rahman. Besarnya APBD Provinsi Riau belum sebanding dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur di Riau. Terutama di wilayah pesisir, kondisi infrastruktur masih memprihatinkan sehingga perlu digesa.

 ''Jika ada anggapan Riau daerah sehingga tidak perlu dukungan pusat itu tidak benar.  Untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur kita butuh dukungan pusat,'' ujar Gubri. (ail)