PEKANBARU – Anggota Komisi I DPRD Riau, Andi Darma Taufik mengusulkan agar anggaran hasil kebijakan efisiensi yang diterapkan Pemerintah Provinsi Riau dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pendidikan, khususnya dana beasiswa bagi siswa SMA dan mahasiswa di Riau.

Usulan tersebut disampaikan Andi Darma Taufik kepada Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Riau dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang rapat Komisi I DPRD Riau, Kamis (21/5/2026).

“Kalau sudah ada anggaran dari hasil efisiensi, dapat dialihkan ke sektor pendidikan, khususnya program beasiswa bagi siswa SMA dan mahasiswa di Riau,” kata Taufik usai RDP tersebut.

Politisi PDI Perjuangan itu menyebutkan, kebijakan efisiensi yang dijalankan Pemprov Riau telah berlangsung sekitar satu bulan dan mulai berdampak terhadap pengeluaran operasional pemerintahan.

“Kalau kita lihat, kebijakan dari Mendagri ini sudah berjalan kurang lebih satu bulan. Tentu ada pengaruh terhadap biaya operasional pemerintah, dan ini perlu dibuka secara transparan supaya masyarakat tahu berapa efisiensi yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.

Menurutnya, sejumlah pos pengeluaran seperti biaya listrik, makan dan minum hingga operasional perkantoran berpotensi mengalami penghematan. Bahkan penerapan sistem Work From Home (WFH) dinilai cukup efektif dalam menekan biaya rutin pemerintahan.

“Pantauan sementara, WFH ini sepertinya efektif. Artinya ada peluang efisiensi yang bisa dimanfaatkan pemerintah daerah,” katanya.

Lebih lanjut, Andi Darma Taufik mendorong agar hasil penghematan tersebut benar-benar dapat dialihkan untuk kepentingan pendidikan, terutama dalam bentuk program beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa di Provinsi Riau.

Ia menilai langkah tersebut penting mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang masih tertekan akibat inflasi, sementara tuntutan mahasiswa terkait bantuan pendidikan dan beasiswa juga terus mengemuka.

“Kita berharap anggaran yang bisa dihemat itu dialihkan ke sektor pendidikan, termasuk untuk beasiswa siswa SMA maupun mahasiswa di Riau. Karena kebutuhan pendidikan saat ini cukup mendesak,” tambahnya.

Ia menegaskan usulan tersebut perlu dibahas lebih lanjut dengan melihat kemampuan keuangan daerah serta mekanisme pengalihan anggaran agar tetap sesuai aturan yang berlaku.

Menurutnya, pemerintah daerah juga perlu menghitung secara rinci besaran penghematan yang diperoleh dari kebijakan efisiensi, termasuk dampak penerapan WFH terhadap anggaran operasional.

“Harus ada perhitungan yang jelas, berapa efisiensi yang benar-benar didapat, kemudian bagaimana mekanisme pengalihannya supaya tidak menyalahi aturan,” jelasnya.

Selain itu, transparansi anggaran dari Pemerintah Provinsi Riau dinilai penting agar DPRD maupun masyarakat dapat memantau realisasi efisiensi serta kemungkinan pengalihan dana ke sektor pendidikan.

Hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait pengalihan anggaran tersebut. Namun dorongan agar hasil efisiensi digunakan untuk mendukung program pendidikan dan beasiswa mulai mendapat perhatian dalam pembahasan di DPRD Riau. ***