JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, menilai Pemilu 2024 sebagai pemilu paling kacau dalam sejarah Indonesia. Kritik ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

"Pemilu kita di bawah pemerintahan sebelumnya adalah pemilu paling buruk dalam sejarah. Sah," tegas Deddy dalam rapat.

Deddy menyoroti banyaknya gugatan hasil Pilkada 2024 yang mencapai hampir 60 persen atau sekitar 310 dari total 545 hasil Pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menilai angka ini mencerminkan buruknya penyelenggaraan pemilu di era Presiden Joko Widodo.

"Hampir 60 persen, ini gila," cetus anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kekacauan ini, Deddy menyerukan pengunduran diri massal bagi penyelenggara pemilu, termasuk pimpinan KPU, Bawaslu, Mendagri, hingga Kapolri.

"Saya kira wajar kita mundur semua. KPU, Bawaslu, Mendagri, Kapolri gagal kita ini," tegasnya.

Deddy bahkan mengakui dirinya sebagai anggota DPR turut merasa gagal melihat banyaknya gugatan hasil Pilkada 2024 yang menunjukkan carut-marutnya pemilu kali ini.

"DPR juga, supaya adil. Enggak apa-apa, kalau perlu mundur berjamaah, saya siap, supaya sebagai tanggung jawab kita kepada bangsa ini," ujarnya.

Ia menambahkan, jumlah pilkada yang bermasalah bisa saja lebih dari 60 persen. Menurutnya, ada beberapa pasangan calon yang memilih tidak mengajukan gugatan ke MK karena pelanggaran dianggap terlalu masif atau karena mereka sudah kelelahan menghadapi situasi ini.

Deddy mencatat, sebanyak 235 pelaksanaan Pilkada 2024 tidak digugat ke MK, dengan 35 di antaranya merupakan kandidat tunggal atau melawan kotak kosong.

"Sebanyak 198 daerah itu bukan berarti tidak bermasalah. Bisa jadi pelanggarannya terlalu masif sehingga tidak bisa dibuktikan atau orang sudah capek," pungkasnya. ***